Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antrean Biosolar Diperketat, Nomor Kupon Diambil di Dishub Mulai 1 September

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. HAFIZ/KP
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. HAFIZ/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperketat tata kelola distribusi Biosolar subsidi. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), sistem nomor antrean atau kupon pembelian Biosolar rencananya diberlakukan mulai 1 September 2026 dan diambil melalui Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Meski demikian, pihaknya masih akan melakukan rapat untuk mematangkan mekanisme pelaksanaannya.

"Itu tadi kan arahan Pak Wali. Sebagai tata kelola pemerintahan memang harus kita lakukan. Habis ini mungkin ada rapat lagi bagaimana sistemnya," ujarnya, Senin (24/8).

Advertisement

Manalu menjelaskan, setiap nomor antrean yang diterbitkan Dishub akan tercatat dan terhubung dengan SPBU. Data tersebut nantinya digunakan untuk memantau jumlah BBM yang tersalurkan dan sisa kuota setiap hari.

"Misalnya kuota SPBU dalam satu hari 8.000 liter, kemudian yang terjual 6.800 liter, berarti masih ada 1.200 liter. Itu menjadi data kita setiap hari," jelasnya.

Advertisement

Menurutnya, pencatatan tersebut penting agar distribusi BBM subsidi dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi dasar perhitungan kebutuhan kuota Biosolar dan Pertalite sektor transportasi untuk diusulkan kepada Pemprov Kaltim pada 2027.

Dishub juga memastikan pengawasan terhadap potensi pungutan liar (pungli) dalam penerbitan nomor antrean. Hal itu menyusul adanya dugaan pungli yang disampaikan para sopir saat aksi di Balai Kota Samarinda.

"Kami sudah tegaskan kepada staf-staf Dishub, tidak ada pungli ketika nomor antrean dilakukan di Dishub. CCTV juga akan kami pasang," tegasnya.

Manalu menambahkan, sistem antrean tersebut juga diharapkan menjawab keluhan sopir yang tidak selalu mendapatkan BBM sesuai kuota pada Fuel Card. Sopir yang telah memperoleh nomor antrean dari Dishub nantinya akan dilayani SPBU sesuai rekomendasi.

"Makanya dengan nomor antrean di Dishub itu dipastikan dapat karena kami akan langsung link ke SPBU-nya. Ketika nomor antrean didapat dari Dishub, berarti dia harus dilayani sesuai yang kita rekomendasikan," pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan SRT 2 Samarinda Belum Rampung, 90 Siswa Tambahan Belum Masuk Asrama

Pembangunan SRT 2 Samarinda Belum Rampung, 90 Siswa Tambahan Belum Masuk Asrama

Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, belum juga rampung hingga akhir Agustus

Demo Sopir Truk Samarinda Tolak Pembatasan BBM, Andi Harun Beberkan Indikasi Jual Beli Kupon

Demo Sopir Truk Samarinda Tolak Pembatasan BBM, Andi Harun Beberkan Indikasi Jual Beli Kupon

Ratusan sopir truk FGSS demo di Balai Kota Samarinda tolak kupon Biosolar. Wali Kota Andi Harun beberkan temuan masalah & kelonggaran ODOL.

Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi di Balai Kota Samarinda, Ternyata Ini Tuntutan yang Dibawa

Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi di Balai Kota Samarinda, Ternyata Ini Tuntutan yang Dibawa

Ratusan kendaraan roda enam atau truk terparkir di Jalan Kusuma Bangsa di depan Balai Kota Samarinda. Gabungan sopir-sopir truk unjuk rasa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer