Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bagi Hasil PT LBB ke Kas Daerah Bontang 2025 Nihil, Fokus Pelunasan Gaji dan Bebas Utang Lama

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
OPERATOR: PT Laut Bontang Bersinar merupakan perusahaan anak usaha Perumda AUJ yang bertugas pengoperasionalan Pelabuhan Loktuan. (FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP)
OPERATOR: PT Laut Bontang Bersinar merupakan perusahaan anak usaha Perumda AUJ yang bertugas pengoperasionalan Pelabuhan Loktuan. (FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP)

Advertisement

KALTIMPOST.ID- PT Laut Bontang Bersinar (LBB) belum menyetorkan bagi hasil kepada Pemerintah Kota Bontang untuk tahun buku 2025. Bukan karena perusahaan mengabaikan kewajiban, manajemen menyebut pendapatan pada periode tersebut masih tersedot untuk menyelesaikan beban lama dan memastikan operasional tetap berjalan.

Komisaris PT Laut Bontang Bersinar (LBB) Joni Muslim mengatakan, kondisi keuangan LBB pada 2025 belum memungkinkan perusahaan menghitung keuntungan bersih yang bisa dibagikan. Manajemen lebih dulu memprioritaskan kewajiban yang mendesak.

Salah satunya adalah tunggakan gaji karyawan yang mencapai sekitar Rp600 juta. Saat manajemen baru mulai menangani perusahaan, pembayaran gaji disebut sudah tertunggak sekitar tiga bulan.

Advertisement

“Waktu Pak Hariadi (Dirut) masuk (Maret 2025), itu sudah tertunggak gaji karyawan kurang lebih tiga bulan. Jadi fokus pertama memang menyelesaikan kewajiban kepada karyawan,” kata Joni.

Selain gaji, terdapat kewajiban pajak sekitar Rp60 juta per bulan yang sempat tertunggak selama tiga bulan. Artinya, nilainya berada di kisaran Rp180 juta. Kewajiban BPJS juga menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan. Nilainya sekitar Rp15 juta per bulan, dengan tunggakan beberapa bulan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement

Di saat yang sama, LBB juga menghadapi kewajiban kepada pihak ketiga. Pembayaran kepada vendor dilakukan bertahap seiring kemampuan arus kas perusahaan. Kondisi tersebut membuat bagi hasil tahun buku 2025 belum menjadi prioritas. Manajemen memilih menggunakan kemampuan keuangan yang ada untuk menutup kewajiban yang bersifat mendesak.

“Untuk 2025 belum bisa kami katakan ada keuntungan bersih, karena pendapatan masih digunakan untuk menutupi peninggalan lama,” ucapnya. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti LBB tidak memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah. Kontribusi tetap tetap menjadi kewajiban perusahaan dan telah diselesaikan.

Berdasarkan rekap pembayaran, LBB telah melunasi kontribusi tetap, bagi hasil serta denda yang tercatat dalam kewajibannya kepada Pemkot Bontang. Total pembayaran yang tercantum dalam rekap mencapai Rp2.009.488.262.

Sementara untuk bagi hasil, mekanismenya berbeda dengan kontribusi tetap. Bagi hasil baru dapat dihitung setelah kondisi keuangan perusahaan dan laporan operasional diketahui secara menyeluruh. Karena itu, manajemen LBB memilih menunggu hasil evaluasi keuangan sebelum menetapkan besaran bagi hasil yang dapat disetorkan. 

"Tidak menyetornya bagi hasil pada 2025 juga sudah mendapat restu dari Pemkot," tutur dia.  Joni menyebut kondisi keuangan LBB yang dihitung secara akumulatif sejak 2022 hingga Maret 2025 sempat berada pada posisi minus hampir Rp4 miliar. Nilai tersebut turut mencerminkan berbagai kewajiban yang belum terselesaikan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pokja 30 Singgung Indikasi Mufakat Jahat dalam Pengelolaan Solar Subsidi Nelayan di Bontang

Pokja 30 Singgung Indikasi Mufakat Jahat dalam Pengelolaan Solar Subsidi Nelayan di Bontang

Pokja 30 Kaltim desak Inspektorat usut kerja sama BKU dan PT BSP dalam pengelolaan solar subsidi nelayan di Bontang.

Sudah 25 Tahun Berdiri, Perusahaan Daerah Bontang Masih Bergantung Swasta untuk Kelola Solar Nelayan

Sudah 25 Tahun Berdiri, Perusahaan Daerah Bontang Masih Bergantung Swasta untuk Kelola Solar Nelayan

Pengelolaan solar subsidi untuk nelayan di Bontang menyimpan sejumlah persoalan. Simak skema kerja sama, penyaluran, dan rencana ke depan.

Dewan Pengawas AUJ Soroti Aset Kapal, PT Bontang Transport Diminta Benahi Tata Kelola

Dewan Pengawas AUJ Soroti Aset Kapal, PT Bontang Transport Diminta Benahi Tata Kelola

Perumda AUJ melakukan rekonsiliasi dengan PT Bontang Transport untuk memperjelas pencatatan aset dan mekanisme pengelolaan kapal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer