Pendapatan Bontang Naik Rp26 Miliar di APBD-P 2026, PAD Malah Turun dan Belanja Dipangkas
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Pendapatan Bontang dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 berhasil naik Rp26,38 miliar. Namun, kenaikan itu menyimpan kabar kurang sedap. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terkoreksi hampir Rp10 miliar, sementara tambahan pendapatan lebih banyak ditopang kenaikan dana transfer.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bontang.
Dalam rancangan perubahan APBD, total pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan Rp1,775 triliun naik menjadi Rp1,801 triliun. Secara nominal, pendapatan daerah bertambah Rp26,389 miliar. Persentasenya mencapai 1,49 persen.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kutim Melambat, Pemkab Kejar Target 6 Persen lewat Investasi dan APBD
Namun, jika dibedah berdasarkan sumbernya, tidak semua komponen pendapatan mengalami kenaikan. PAD justru turun. PAD Bontang yang sebelumnya ditargetkan Rp371,067 miliar dikoreksi menjadi Rp361,081 miliar. Artinya, PAD berkurang Rp9,986 miliar atau 2,69 persen.
Penurunan PAD tersebut menjadi salah satu catatan dalam struktur pendapatan daerah Bontang pada APBD Perubahan 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah mendapatkan tambahan dari pendapatan transfer.
Pendapatan transfer sebelumnya berada di angka Rp1,381 triliun. Dalam rancangan perubahan APBD, nilainya meningkat menjadi Rp1,417 triliun. Kenaikannya mencapai Rp36,722 miliar atau 2,66 persen.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan. Anggarannya turun dari Rp23,102 miliar menjadi Rp22,755 miliar. Dengan demikian, terjadi pengurangan Rp347,298 juta atau 1,50 persen.
Neni menjelaskan, secara keseluruhan pendapatan memang bertambah. Namun, angka tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah dari kondisi pembiayaan daerah.
Sebab, pada saat pendapatan bertambah, ruang pembiayaan Bontang justru mengalami koreksi cukup dalam setelah pemerintah memperoleh angka definitif SiLPA 2025 berdasarkan hasil audit. Penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA sebelumnya semula diproyeksikan Rp323,380 miliar. Setelah angka definitif diperoleh, nilainya menjadi Rp178,007 miliar.
Dengan demikian, penerimaan pembiayaan berkurang Rp145,373 miliar atau 44,95 persen. Kondisi tersebut membuat kenaikan pendapatan daerah tidak serta-merta membuat kemampuan keuangan Bontang bertambah besar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
