KALTIMPOST.ID, BONTANG - Transformasi digital tidak boleh sekadar menjadi ajang pembaruan teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi harus menjadi sarana untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal tersebut ditegaskan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Idris dalam acara Transformasi Digital Super Apps Limau dan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (10/11/2026).
Idris mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, peluncuran inovasi digital dan pemberian penghargaan kepada badan publik merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
Baca Juga: Cuaca Kaltim Hari Ini 11 November 2026: IKN Cerah Berawan, 4 Wilayah Berpotensi Hujan
“Transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Idris.
Dia menegaskan, keterbukaan informasi dan digitalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi dan digitalisasi ibarat dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bermuara pada terwujudnya good governance dan terciptanya kepercayaan publik yang lebih baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Idris juga menyebut malam penganugerahan bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan. Momentum itu merupakan bentuk pengakuan terhadap kerja keras badan publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Kelompok Informasi Masyarakat yang telah berupaya membangun budaya keterbukaan informasi.
Baca Juga: Daftar AI Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2026, ChatGPT Nomor Satu, Gemini Mengejar
Dia berharap penghargaan yang diterima para peserta dapat menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, instansi yang belum meraih predikat informatif diminta tidak berkecil hati dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan.
“Penghargaan ini sejatinya bukan akhir dari sebuah capaian, melainkan bentuk pengakuan atas ikhtiar kolektif kita dalam merawat budaya keterbukaan,” tutur dia.
Idris juga mengingatkan seluruh badan publik di Bontang agar serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026. Saat ini, proses tersebut masih memasuki tahap verifikasi hasil perbaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
