KALTIMPOST.ID, BONTANG- Pemkot Bontang menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan fokus utama pemerintah bukan lagi pada banyaknya program atau tebalnya dokumen perencanaan, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada hasil. Program yang dijalankan, meskipun sederhana secara administratif, harus mampu memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Jangan melihat banyaknya program atau tebalnya dokumen. Yang harus ditekankan adalah dampak. Program boleh tipis dokumennya, tapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Agus Haris, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, tagline pemerintah saat ini adalah “berdampak”, sehingga seluruh perencanaan harus sudah dapat diproyeksikan hasil positifnya hingga 2027 mendatang. Fokus utama pemerintah kota saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan secara lebih ideal.
Mengingat Bontang merupakan kota industri dengan tingkat kesejahteraan yang seharusnya lebih tinggi. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Bontang telah turun signifikan dari sebelumnya sekitar 47 ribu jiwa menjadi 17 ribu jiwa atau sekira 8 sampai 9 persen.
Angka tersebut sudah berada di bawah rata-rata nasional yang berkisar 9 sampai 10 persen. Meski demikian, Agus Haris menilai capaian itu belum ideal bagi kota industri.
“Dengan kondisi Bontang sebagai kota kaya dan industri internasional, mestinya angka kemiskinan bisa ditekan lagi. Target ideal kita 5 persen,” ucapnya.
Pemkot Bontang kini tengah melakukan pengelolaan data kemiskinan secara lebih akurat dan mandiri. Agus Haris menegaskan pentingnya memiliki data sendiri sebagai dasar intervensi program, selain tetap mengacu pada data nasional.
Ia meminta Dinas Sosial memastikan data tersedia tidak hanya secara digital, tetapi juga dalam bentuk fisik untuk memudahkan verifikasi dan intervensi lapangan. Data 17 ribu warga tersebut saat ini sedang dikelompokkan berdasarkan indikator dan kriteria Kementerian Sosial serta Surat Keputusan Wali Kota.
Setelah proses pengelompokan selesai, data akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penentuan peringkat desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10, guna menentukan prioritas intervensi.
Selain itu, Pemkot Bontang juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Salah satu perusahaan besar di Bontang, Pupuk Kaltim, disebut telah siap mengintervensi sekitar 500 kepala keluarga melalui program sosial dan kesejahteraan.
“Ini paralel dengan penanganan stunting dan kemiskinan. Perusahaan sudah mulai ikut intervensi. Setelah pengelompokan data selesai, kita akan lebih mudah menyalurkan program,” tutur dia.
Ia optimistis dengan intervensi terarah berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, angka kemiskinan Bontang dapat terus ditekan pada 2026 dan mencapai target ideal dalam beberapa tahun ke depan. (*)
Editor : Ismet Rifani