KALTIMPOST.ID, BONTANG - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang bersiap melakukan transformasi sistem parkir di sejumlah pasar tradisional. Inovasi ini dilakukan melalui penerapan sistem pembayaran parkir non tunai sebagai bagian dari program Smart City.
Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi, mengungkapkan bahwa saat ini pengelolaan parkir di tiga pasar utama masih menggunakan sistem karcis manual. Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk beralih ke sistem digital demi meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Selama ini memang masih menggunakan karcis. Tapi ke depan, kita akan beralih ke sistem non tunai. Ini bagian dari kebijakan kota menuju Smart City,” kata Eko saat ditemui dalam wawancara.
Menurutnya, uji coba sistem parkir non tunai akan dimulai pada akhir April 2026 dan berlangsung selama dua bulan hingga Juni. Dalam tahap awal, DKUMPP akan menggandeng Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) sebagai mitra penyedia layanan.
“Rencana kita akhir April mulai uji coba selama dua bulan. Kita bekerja sama dengan BPD Kaltimtara untuk memfasilitasi sistem pembayaran non tunai ini,” ucapnya.
Dalam implementasinya, sistem ini akan memanfaatkan berbagai metode pembayaran digital seperti kartu elektronik (e-toll), QRIS, hingga dompet digital lainnya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir.
Tak hanya itu, DKUMPP juga menyiapkan skema khusus bagi pedagang pasar yang menjadi pengguna rutin fasilitas parkir. Mereka nantinya akan diberikan kartu khusus yang berfungsi sebagai akses atau “bypass” saat memasuki area parkir.
“Pedagang akan punya kartu sendiri, semacam kartu bypass. Itu terdaftar sesuai dengan pasar masing-masing, jadi yang berhak menggunakan hanya mereka yang sudah terdata,” tutur dia.
Ia menambahkan, penerapan sistem ini tidak dilakukan secara terburu-buru. DKUMPP telah menyiapkan tahapan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat guna memastikan transisi berjalan lancar.
“Perubahan dari tunai ke non tunai ini kan butuh penyesuaian. Jadi kita lakukan sosialisasi dulu, kemudian uji coba atau commissioning test,” terangnya.
Selama masa uji coba, DKUMPP akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem tersebut. Jika dinilai masih perlu penyempurnaan, maka masa uji coba akan diperpanjang.
“Kalau hasilnya belum maksimal, tentu akan kita tambah masa uji cobanya. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa,” sebutnya.
Meski demikian, Eko mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data pasti terkait rata-rata pendapatan parkir per bulan di masing-masing pasar. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya digitalisasi sistem, agar data keuangan dapat tercatat secara akurat dan real-time.
Program ini rencananya akan diterapkan di seluruh pasar yang berada di bawah pengelolaan DKUMPP Bontang. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan digitalisasi di sektor perdagangan tradisional.
“Ini bukan hanya soal parkir, tapi bagian dari transformasi layanan publik yang lebih modern dan transparan,” tutup Eko. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo