KALTIMPOST.ID, BONTANG - Banjir yang melanda Kota Bontang awal 2026 dipastikan belum mencerminkan kondisi tahunan secara utuh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, menyebut data banjir tahun ini masih bersifat sementara karena baru mencakup periode hingga Februari.
“Data 2026 ini baru sampai Februari, termasuk kejadian banjir besar pada 14 Februari. Itu pun mayoritas merupakan banjir kiriman dari hulu,” kata Syahruddin.
Syahruddin menjelaskan, jika dibandingkan dengan 2025, luas genangan memang masih lebih kecil. Namun, ia mengingatkan bahwa data 2025 merupakan akumulasi satu tahun penuh yang mencakup berbagai jenis banjir, baik lokal, kiriman, maupun rob.
Hingga awal tahun ini luasan genangan mencapai 100,44 hektare. Sementara pada tahun lalu lebih luas yakni 126,31 hektare.
Ia menambahkan, potensi luas banjir hingga akhir tahun masih sangat bergantung pada curah hujan. Jika intensitas hujan menurun seiring masuk musim kemarau, maka kemungkinan luas genangan tidak akan sebesar tahun sebelumnya.
“Dalam tiga bulan ke depan kemungkinan tidak banyak banjir karena mulai kemarau. Tapi nanti saat musim hujan kembali, itu yang perlu kita lihat lagi,” ucapnya.
Dari data sementara, wilayah Api-Api masih menjadi daerah dengan dampak banjir paling luas. Hal ini dipicu oleh kondisi turap yang belum merata ketinggiannya.
“Banyak turap yang masih rendah, sehingga air melimpas saat debit tinggi. Itu yang jadi fokus kami,” tutur dia.
Luasan di Api-Api yang terdampak banjir mencapai 46 hektare. Di bawahnya terdapat Guntung dengan 23,58 hektare. Sementara Satimpo 5,98, Bontang Kuala 0,24, Gunung Elai 9,03, Kanaan 4,85, dan Gunung Telihan 10,76 hektare.
Pemkot Bontang melalui tim percepatan telah melakukan peninjauan lapangan. Sejumlah titik yang mengalami limpasan air sudah diidentifikasi untuk dilakukan intervensi pada 2026.
Langkah yang akan dilakukan antara lain peninggian turap di lokasi rawan. Menurut Syahruddin, sebagian turap sebenarnya sudah cukup tinggi dan aman, namun masih ada segmen yang belum optimal.
“Yang rendah ini yang jadi masalah. Ketika air datang dengan volume besar, dia melampaui batas dan melimpas ke permukiman,” terangnya.
Ia menegaskan penanganan banjir di Bontang tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan di hilir. Faktor kiriman dari hulu menjadi penyumbang utama volume air yang masuk ke wilayah kota.
Karena itu, meskipun intervensi lokal terus dilakukan, solusi jangka panjang tetap membutuhkan pengendalian di wilayah hulu. Puncak dampak banjir terparah selama ini terjadi pada 2019 dengan luasan 515,30 hektare. (*)
Editor : Duito Susanto