PENAJAM-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyayangkan masih maraknya aksi berbau premanisme dalam proses lelang berbagai proyek sektor infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. "Setiap hari, lelang yang dilakukan, khususnya pengadaan barang dan jasa, selalu dipadati oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Baik itu preman maupun oknum-oknum lain yang mencoba mengacaukan suasana lelang proyek yang berlangsung di lingkungan Kantor Bupati PPU," kata Rudiansyah, ketua Kadin PPU, Kamis (16/3).

Dia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini saja terjadi dua kali suasana tidak kondusif yang terjadi akibat perebutan lelang proyek, yang panitia lelangnya berada di lantai empat Kantor Bupati PPU di Jalan Propinsi, Km 9, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU.

“Bahkan, saya menyaksikan sendiri petugas kepolisian yang mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam) dari mereka. Ini ‘kan tak baik bagi kelangsungan pembangunan daerah. Khawatirnya, hal-hal seperti ini jadi kesan buruk bagi dunia investasi,” katanya.

Rudiansyah mengatakan telah bertemu dengan sejumlah pejabat teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU kemarin untuk membahas masalah ini dan memastikan bahwa insiden kekerasan tidak berlanjut. "Saya menyarankan agar sesuai dengan kewenangan Kadin, kontraktor yang mengikuti lelang harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) Kadin,” katanya.  Selanjutnya, ujar dia, kontraktor yang memiliki KTA Kadin bisa meminta bantuan advokasi pada lembaga yang dipimpinnya itu apabila mereka mengalami perselisihan terkait lelang proyek. “Melalui mekanisme ini untuk menghindari kesan buruk, dan semua persoalan bisa diselesaikan secara elegan, dan tidak usah berkelahi yang justru memperburuk citra daerah yang sedang dibangun,” katanya.

Salehuddin, sekretaris tim sukses pemekaran Kabupaten PPU, turut menyayangkan kericuhan yang selalu terulang pada lelang, kemarin. Ia menyatakan peserta lelang harus mengikuti aturan yang berlaku dalam proses lelang dan menekankan bahwa keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas di PPU. Sementara itu, Iwan Kadir Yatim, ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPU, membenarkan adanya penyitaan sajam oleh pihak keamanan.

"Memang kami sudah meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawasan keamanan. Mereka terus berpatroli dari Polres PPU, ke kantor bupati," kata Iwan Kadir Yatim. Tetapi terkait keributan yang diduga disebabkan perebutan lelang proyek, ia berkelit dengan mengatakan tidak tahu. “Kalau soal itu kami tidak tahu, yang jelas itu kejadiannya, kalau tidak salah, sepertinya di luar kompleks kantor pemerintahan,” katanya sembari menambahkan, isu perkelahian akibat perebutan pada masa lelang proyek. “Isunya memang seperti itu, tapi saya tidak tahu pastinya. Karena kami di lantai empat, clean and clear,” tegasnya. (far)

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id