SANGATTA - Bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten Kutim, tahun ini tidak disalurkan. Namun, sudah dianggarkan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kutim, Darsafani mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menyalurkan BLT itu karena tidak regulasi dari pemerintah pusat.  “Kita harus mengacu pada Kementerian Keuangan. Tahun kemarin kan karena adanya Covid-19, kita mengacu pada instruksi kementerian,” ujarnya.

Darsafani membeberkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 5 miliar, tapi terkendala regulasi. Dirinya telah berkoordinasi ke kementerian terkait.

"Kalau kami keluarkan nanti salah aturan, karena dianggap covid telah selesai. Nah, kami coba melalui dana inflasi dan ternyata di pusat juga telah dihentikan. Jadi, kalau dari atas tidak menyalurkan, kenapa kami mau menyalurkan," tegasnya.

Sebelumnya, Darsafani menyatakan, untuk pendistribusian BLT tahun lalu pihaknya didampingi kepolisian dan kejaksaan, agar penyalurannya tepat sasaran.

"Semua UMKM yang mendapat BLT, diwajibkan membuka rekening dan kami masukkan ke nomor rekening itu. Kami titip uangnya ke BPD, nanti mereka yang mengolah, kami hanya data penerima BLT," ucapnya.

Untuk tahun sebelumnya, pihaknya menyediakan anggaran Rp 6 miliar dan didistribusikan ke-18 kecamatan di Kutim. Dana yang bersumber dari provinsi dikhususkan untuk UMKM di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan. 

Untuk UMKM di 16 kecamatan lainnya, BLT bersumber dari APBD Kutim yang nilainya Rp 1,5 juta. "Kenapa beda, karena di Sangatta Selatan dan Utara ini sering mendapat bantuan. Kalau yang di luar ini jarang mendapat bantuan, boleh dikata tidak pernah,” imbuhnya. (*/kai/kri/k16)