Rencana pembangunan proyek jembatan tol Penajam-Balikpapan kembali menjadi sorotan publik.

PENAJAM- Proyek yang dihentikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada November 2019, di antaranya, karena skema prakarsa yang tidak berjalan mulus ini dinilai perlu dilanjutkan kembali, tetapi di luar skema tersebut.

“Rencana membangun jembatan tol Penajam-Balikpapan itu harus diwujudkan karena memenuhi hajat hidup orang banyak dalam hal peningkatan ekonomi. Program pembangunan jembatan ini sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah mulai dari studi kelayakan sampai posisi saat ini. Sayang kalau tidak bisa diwujudkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Penajam Paser Utara (PPU) Salehuddin Muin, Minggu (19/11).

Ketua Tim Sukses Penajam Jadi Kabupaten Harimuddin Rasyid juga punya pandangan yang sama dengan Salehuddin Muin, kemarin. Dia mengaku telah memberi perhatian mengenai pentingnya dihubungkannya PPU dengan Kota Balikpapan melalui jembatan sejak PPU belum jadi kabupaten. “Kalau tidak salah ingat, saya pernah menulis tinjauan pentingnya pembangunan jembatan tersebut di Kaltim Post saat masih bernama ManuntunG, sekira tahun 1990-an dulu,” kata dia. Ia kemarin menawarkan diri tim suksesnya bisa dilibatkan untuk memberikan dukungan secara politik dan lobi-lobi pembiayaan ke pemerintah pusat.

Sejauh pemantauan media ini, saat ini, skema prakarsa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang diinisiasi oleh badan usaha. Dalam skema ini, badan usaha bertanggung jawab untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur, sementara pemerintah hanya memberikan dukungan berupa penetapan lokasi, perizinan, dan pembebasan lahan. Dalam kasus proyek Jembatan Tol Penajam-Balikpapan, skema prakarsa yang diinisiasi oleh PT Waskita Karya (Wika) mengalami kendala karena Wika tengah mengalami persoalan keuangan. Hal ini membuat pemerintah perlu mencari skema alternatif untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut. Salah satu skema alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah skema KPBU dengan porsi pendanaan pemerintah yang lebih besar. “Skema ini bisa menjadi solusi yang tepat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai proyek infrastruktur,” kata Harimuddin Rasyid. (far)

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id