PT Waskita Toll Road (WTR)  penginisiasi proyek pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan mempersilakan apabila pemerintah bersedia mendanai pembangunan proyek jembatan pendekat regional di Kalimantan itu melalui skema yang semula unsolicited menjadi solicited.

PENAJAM-“Silakan, kebijakannya sudah sama, silakan kalau mau diambil alih oleh pemerintah menjadi solicited,” kata Herwidiakto, mantan direktur utama PT WTR saat berbincang dengan Kaltim Post sekira 23 menit, Senin (20/11).

Ia mengatakan, meski sudah pensiun, dalam persoalan pembangunan jembatan ini dia mengaku masih diperlukan oleh pihak perusahaan, termasuk dihubungi oleh para pihak, baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Herwidiakto dihubungi media ini kemarin diminta tanggapannya terhadap usulan yang dikemukakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, bahwa agar pembangunan jembatan dapat dilanjutkan harus mengubah skema, yang semula prakarsa atau unsolicited menjadi solicited, seperti diberitakan media ini sebelumnya.

Herwidiakto kemarin membeberkan banyak hal tentang rencana pembangunan jembatan tersebut mulai awal hingga posisi saat ini yang dia sebut sudah mendekati desain detail. Sehingga, biayanya tidak banyak berubah saat setelah dikerjakan. Hanya, dalam perjalanannya, lanjut dia, ada keputusan signifikan terkait clearance vertikal  tinggi jembatan yang semula 50 menjadi 65 meter. “Ini berdampak baik biaya, konstruksi dan seterusnya. Pasti akan berdampak pada analisis business plan-nya, dan cukup signifikan menambah biaya investasi,” jelasnya. 

Menyinggung tentang ketinggian jembatan yang 65 meter, kata dia, juga menimbulkan permasalahan terkait dengan ketinggian penerbangan, dan apabila terlalu rendah berkaitan dengan lalu lintas kapal laut di kawasan itu. “Jadi, dulu itu yang 50 itu paling ideal. Intinya ada konstruksi yang menjadi tidak efisien adanya pembatasan dari atas dan dari bawah. Karena itu dikaji ulang dan keluar biaya lagi ke konsultan perencana,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, apabila terjadi penambahan biaya berdampak pada tarif jembatan tol yang relatif mahal dibandingkan moda transportasi laut, seperti kapal feri. Karena itu, kata dia, lagi-lagi perlu ditinjau ulang rencana bisnis, dan meninjau berapa tarif penyeberangan feri. “Waktu jembatan tingginya 50 ya clear saja, dan tarifnya bisa di bawah feri. Setelah diputuskan jadi 65 lalu terjadi masalah pada tarif jadi terlalu tinggi,” jelasnya. Di luar itu, urainya, lantaran WTR mengalami kesulitan cash flow,  sehingga tidak diizinkan lagi untuk berinvestasi, dan di samping itu nilai investasi untuk pembangunan jembatan pun bertambah. “Sehingga dilakukan diskusi dengan para pemegang saham, dan pejabat setempat, untuk kemudian mengusulkan seperti yang diusulkan oleh Pak Nicko Herlambang itu, dan kami sepakat dapat menerima usulan tersebut,” ujarnya. (far) 

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id