DP3A Kaltim Sinkronkan Data dengan UPTD PPA Kabupaten Kota lewat Bimtek Profil Kekerasan

Bimtek dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari DP3A serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten/kota se-Kaltim. Ketua Panitia, Hasbi Anshari SH melaporkan bahwa kegiatan itu krusial untuk memastikan daerah mampu menyusun profil kekerasan yang komprehensif, informatif, dan berbasis bukti, yang menjadi landasan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Kepala DP3A Kaltim, Hj Noryani Sorayalita SE MM dalam paparannya menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim masih menjadi perhatian serius. Dia menekankan bahwa data SIMFONI PPA perlu diolah lebih lanjut menjadi profil yang mampu menggambarkan tren dan sebaran kasus.

"Meskipun SIMFONI PPA telah mendokumentasikan data dengan cukup baik, informasi tersebut perlu diolah lebih lanjut menjadi profil kekerasan daerah yang mampu menggambarkan tren, karakteristik, serta sebaran kasus sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujarnya.

Narasumber dari Kementerian PPPA, Anita Putri Bungsu (Statistisi Ahli Madya), menambahkan bahwa penyusunan profil juga wajib memuat data terpilah gender dan anak untuk melihat perbedaan kebutuhan serta kerentanan. Data tersebut, ketika dianalisis secara berbasis bukti (evidence-based), sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah rawan dan kebutuhan intervensi layanan di daerah.

Sementara itu, Ketua Pengarusutamaan Gender (PUG) Kaltim Dr H Abdullah Karim MS menekankan pentingnya analisis data yang sistematis dan terpilah. Dia menjelaskan, data kekerasan harus diolah untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai situasi nyata.

"Penyusunan Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kekerasan di Kalimantan Timur. Data ini perlu diolah menjadi informasi yang sistematis, terpilah menurut jenis kelamin dan usia, serta dianalisis," terangnya.

Bimtek tersebut juga membahas tantangan seperti variasi kualitas pelaporan dan keterbatasan SDM di daerah. Peserta, yang didorong untuk segera menyusun Profil Kekerasan Tahun 2025, juga memperoleh pemahaman mendalam mengenai teknik analisis data, termasuk cara menghubungkan berbagai variabel kasus, serta format penyusunan profil yang ideal dan kredibel, meski data berasal dari berbagai sumber. (*)