Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program CSR di Kukar Dinilai Window Dressing, Masyarakat Minta Transparansi

N
Penulis: Nasya Rahaya❯

Program CSR yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya. (ILUSTRASI FOTO)
Program CSR yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya. (ILUSTRASI FOTO)


Advertisement

SAMARINDA — Kritik terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kembali mencuat di Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah perwakilan masyarakat menilai program-program perusahaan tambang, perkebunan, hingga kehutanan masih jauh dari dampak yang dijanjikan.

Perwakilan Masyarakat Adat Jahab sekaligus Pemuda Adat Jahab, Khalif Sardi, menyebut praktik CSR di lapangan banyak yang hanya bersifat window dressing. Program disusun dan dilaporkan, namun tidak memberikan manfaat berarti bagi warga sekitar.

“Program tidak terukur, tidak berkelanjutan, dan tidak transparan. Banyak yang hanya pencitraan,” tegas Khalif. Ia menilai tata kelola CSR seharusnya mengikuti prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs).

Advertisement

CSR, lanjutnya, semestinya mampu menjadi instrumen mitigasi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan masih banyak masalah yang tidak terselesaikan. “Dampaknya harus terasa lintas sektor—ekonomi, sosial, budaya hingga lingkungan. Namun yang terjadi, potensi konflik banyak yang tidak pernah sampai ke pemerintah,” tambahnya.

Ketua Asosiasi Karya Muda Mahakam (AKMM), Aspin Anwar, juga mengkritik lemahnya tata kelola CSR perusahaan di Kukar. Ia menjelaskan, CSR yang ideal harus melalui tiga tahapan: perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Namun banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut secara maksimal.

“Perusahaan wajib mengidentifikasi pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Anggaran harus ada, penggunaannya harus tepat sasaran. Faktanya, banyak yang tidak transparan,” ujar Aspin.

Advertisement

Ia menyoroti keberadaan divisi atau tim CSR di perusahaan yang menurutnya sering tidak jelas. Padahal, tim inilah yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program sosial di lapangan.

“Kalau di DPR ada Pokja, maka di perusahaan juga harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Di lapangan, ini yang sering tidak terlihat,” katanya. Menurut Aspin, masyarakat merasakan program CSR saat ini belum benar-benar menyentuh kebutuhan riil mereka. Sementara perusahaan kerap mengklaim sudah menjalankan kewajiban, namun dampaknya tidak dirasakan.

Aspin menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan keluhan soal CSR kepada DPR. Melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR wajib menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Kalau CSR tidak transparan, tidak berdampak, atau disalurkan tidak sesuai kebutuhan, masyarakat berhak mengadu,” tegasnya.

Pelaksanaan CSR telah ditegaskan dalam regulasi nasional, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, serta PP Nomor 47 Tahun 2012. Kedua aturan itu menekankan bahwa CSR adalah kewajiban, bukan pilihan.

Baik Masyarakat Adat Jahab maupun AKMM berharap tata kelola CSR, TJSL, dan PPM di Kukar dapat segera dibenahi. Program yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya.

“Masyarakat menunggu komitmen nyata perusahaan. CSR seharusnya hadir sebagai jawaban atas persoalan sosial dan lingkungan, bukan sekadar laporan tahunan,” tutup Aspin. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Program Vokasi Daihatsu Cetak Local Champion, Tokoh Binaannya Diakui Pemprov Jabar

Program Vokasi Daihatsu Cetak Local Champion, Tokoh Binaannya Diakui Pemprov Jabar

Program vokasi Daihatsu membuahkan hasil. Tokoh binaannya, Moh. Warso, dinobatkan sebagai Local Champion Bidang Sosial oleh Pemprov Jabar

Keluhkan Sulitnya Komunikasi dengan BPJN, Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Progres Jalan Kukar–Kubar

Keluhkan Sulitnya Komunikasi dengan BPJN, Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Progres Jalan Kukar–Kubar

DPRD Kaltim kesulitan memantau proyek jalan Kukar–Kubar. Ekti Imanuel soroti komunikasi dengan BPJN yang dinilai kurang responsif.

Pangkas Biaya Logistik, Kutai Barat Matangkan Jalan Penghubung Jembatan ATJ ke Perbatasan Kukar

Pangkas Biaya Logistik, Kutai Barat Matangkan Jalan Penghubung Jembatan ATJ ke Perbatasan Kukar

Pemkab Kutai Barat menggandeng tiga perusahaan membangun jalan strategis dari Jembatan Aji Tulur Jejangkat hingga perbatasan Kukar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer