Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengamat Hukum Unmul Minta Aktor di Balik Karhutla Kaltim Diusut

A
Penulis: Ainur Rofiah❯
Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Nur Aripkah meminta penegak hukum menelusuri pihak yang diduga berada di balik kasus karhutla di Kaltim. (DOK. UNMUL)
Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Nur Aripkah meminta penegak hukum menelusuri pihak yang diduga berada di balik kasus karhutla di Kaltim. (DOK. UNMUL)

Advertisement

SAMARINDA – Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Nur Aripkah, meminta penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Aparat juga didorong menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi dan pihak yang mengendalikan pembakaran lahan.

Menurut Aripkah, pengungkapan keterlibatan korporasi lebih rumit dibandingkan penanganan pelaku individu. Pembuktiannya membutuhkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui hubungan antara pelaku di lapangan dan pihak yang diduga berada di balik kegiatan tersebut.

“PR-nya nanti di situ terkait dengan mencari pelaku-pelaku yang notabenenya itu adalah korporasi,” kata Aripkah, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, penegak hukum cenderung lebih mudah memproses warga yang tertangkap melakukan pembakaran secara langsung. Padahal, menurut dia, perlu ditelusuri apakah pelaku lapangan tersebut bertindak atas inisiatif sendiri atau dikendalikan pihak lain.

“Faktanya yang sering dikorbankan itu adalah petugas lapangannya. Tapi aktor-aktor intelektual yang di belakang itu sering kali tidak tersentuh,” tegasnya.

Advertisement

Aripkah juga menyoroti penanganan kasus karhutla di Kaltim yang menurutnya masih didominasi pelaku perorangan. Meski terdapat korporasi yang masuk dalam proses hukum, jumlahnya dinilai belum sebanding dengan persoalan kerusakan lahan yang terjadi.

Dia menyebut persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kaltim. Fenomena serupa, menurutnya, juga ditemukan di sejumlah wilayah lain, termasuk Sumatra dan Papua.

Karena itu, Aripkah mendorong aparat penegak hukum memperdalam investigasi terhadap kemungkinan keterlibatan korporasi. Penelusuran perlu dilakukan untuk mengungkap hubungan antara pelaku pembakaran di lapangan, pihak yang diduga memberi perintah, serta pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan.

Dia menilai, tanpa pengungkapan pihak yang bertanggung jawab di balik pembakaran, upaya penegakan hukum dan pencegahan karhutla berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jarak Bukan Penghalang Kuliah, Bupati Buka Peluang Pendidikan Tinggi bagi Warga Pedalaman Mahulu

Jarak Bukan Penghalang Kuliah, Bupati Buka Peluang Pendidikan Tinggi bagi Warga Pedalaman Mahulu

Bupati Mahulu Angela perpanjang kerja sama dengan Universitas Terbuka Samarinda untuk memperluas akses kuliah bagi warga pedalaman.

Warisan Leluhur Kubar Diakui Negara, Motif Tenun Sarut Kini Kantongi Perlindungan Hukum

Warisan Leluhur Kubar Diakui Negara, Motif Tenun Sarut Kini Kantongi Perlindungan Hukum

Motif tenun Sarut Kutai Barat resmi mendapat sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal, memperkuat pelestarian budaya dan perlindungan hukum.

Didominasi Ulah Manusia, Pengamat Unmul Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Karhutla Kaltim

Didominasi Ulah Manusia, Pengamat Unmul Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Karhutla Kaltim

Pengamat hukum Unmul Nur Aripkah desak penegakan hukum tegas terhadap perorangan dan korporasi pembakar lahan di Kaltim.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer