Agusriansyah Ridwan Kritik Pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil untuk Kaltim

SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai pemerintah pusat belum memberikan perlakuan yang seimbang kepada Kalimantan Timur, terutama dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembagian hasil dari sumber daya ekonomi daerah.
Agusriansyah menyebut ketimpangan tersebut terlihat dari pemotongan dana transfer yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan itu melalui surat kepada Presiden.
“Yang pasti saya berstatement bahwa Kaltim ini diberlakukan tidak adil oleh pusat. Saya pernah mengirim surat ke Presiden,” ujarnya, Rabu (18/11).
Baca Juga: Bisnis Vape Bisa Dikesampingkan, Anggota DPRD Kaltim Dukung Fatwa MUI demi Melindungi Generasi Muda
Menurut politikus PKS tersebut, apabila pemerintah pusat tetap mengurangi alokasi TKD, dana yang ditarik dari daerah semestinya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur nasional di Kaltim. Namun, ia menilai sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat belum tertangani dengan baik.
Ia mencontohkan kondisi jalan yang mengalami longsor dan belum mendapat penanganan sebagaimana diharapkan. Kondisi itu, menurut dia, membuat Kaltim menanggung dampak ganda, yakni berkurangnya dana transfer sekaligus belum optimalnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.
“Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang selalu dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya tidak dikerjakan, banyak longsor,” katanya.
Agusriansyah juga menyoroti besaran dana bagi hasil yang diterima Kaltim. Ia menilai nilai yang dikembalikan ke daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Kalau misalnya dikasih sekian dan nariknya banyak. Dan nariknya triliun, pulangkannya miliar itu kayak gimana?” ucapnya.
Terkait wacana bantuan yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Agusriansyah mengaku tidak ingin menaruh harapan berlebihan. Ia menilai pernyataan tersebut belum cukup untuk dijadikan pegangan sebelum ada kejelasan mengenai realisasi kebijakan dan alokasi anggarannya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




