Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agusriansyah Ridwan Kritik Pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil untuk Kaltim

A
Penulis: Ainur Rofiah❯
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyoroti kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah dan pembagian dana bagi hasil yang dinilainya belum sebanding dengan kontribusi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat. (AINUR/KP)
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyoroti kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah dan pembagian dana bagi hasil yang dinilainya belum sebanding dengan kontribusi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat. (AINUR/KP)

Advertisement

SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai pemerintah pusat belum memberikan perlakuan yang seimbang kepada Kalimantan Timur, terutama dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembagian hasil dari sumber daya ekonomi daerah.

Agusriansyah menyebut ketimpangan tersebut terlihat dari pemotongan dana transfer yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan itu melalui surat kepada Presiden.

 

Advertisement

“Yang pasti saya berstatement bahwa Kaltim ini diberlakukan tidak adil oleh pusat. Saya pernah mengirim surat ke Presiden,” ujarnya, Rabu (18/11).

Menurut politikus PKS tersebut, apabila pemerintah pusat tetap mengurangi alokasi TKD, dana yang ditarik dari daerah semestinya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur nasional di Kaltim. Namun, ia menilai sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat belum tertangani dengan baik.

Advertisement

Ia mencontohkan kondisi jalan yang mengalami longsor dan belum mendapat penanganan sebagaimana diharapkan. Kondisi itu, menurut dia, membuat Kaltim menanggung dampak ganda, yakni berkurangnya dana transfer sekaligus belum optimalnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.

“Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang selalu dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya tidak dikerjakan, banyak longsor,” katanya.

Agusriansyah juga menyoroti besaran dana bagi hasil yang diterima Kaltim. Ia menilai nilai yang dikembalikan ke daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

“Kalau misalnya dikasih sekian dan nariknya banyak. Dan nariknya triliun, pulangkannya miliar itu kayak gimana?” ucapnya.

Terkait wacana bantuan yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Agusriansyah mengaku tidak ingin menaruh harapan berlebihan. Ia menilai pernyataan tersebut belum cukup untuk dijadikan pegangan sebelum ada kejelasan mengenai realisasi kebijakan dan alokasi anggarannya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota DPRD Kaltim Sentil Pemerintah Pusat Soal DBH: Kembalikan, Ini Hak Rakyat Kalimantan Timur!

Anggota DPRD Kaltim Sentil Pemerintah Pusat Soal DBH: Kembalikan, Ini Hak Rakyat Kalimantan Timur!

APBD Kaltim 2027 dibayangi tekanan pendapatan, tingginya dolar AS, dan ketergantungan pada TKD dari pusat.

KBDBH Pusat Belum Pasti, Pemkab PPU Andalkan Dana Reguler untuk Pelunasan Utang

KBDBH Pusat Belum Pasti, Pemkab PPU Andalkan Dana Reguler untuk Pelunasan Utang

Pusat baru mencairkan Rp18 miliar dari Rp338 miliar KBDBH PPU. Pemkab PPU terpaksa memaksimalkan dana reguler untuk menutup sisa utang.

Skema RAPBD 2027 Dipatok Rp 3,4 Triliun, Wali Kota Samarinda Ingatkan Jangan Potong Bagi Hasil

Skema RAPBD 2027 Dipatok Rp 3,4 Triliun, Wali Kota Samarinda Ingatkan Jangan Potong Bagi Hasil

Pemkot Samarinda mematok RAPBD 2027 senilai Rp 3,4 triliun. Wali Kota Andi Harun ingatkan Pemprov Kaltim tak memotong bagi hasil daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer