Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltim Minta Administrasi Sertifikasi Guru Disederhanakan, Soroti Dapodik dan Jam Mengajar

A
Penulis: Ainur Rofiah❯
Agusriansyah Ridwan.
Agusriansyah Ridwan. (AINUR/KP)

Advertisement

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem administrasi sertifikasi guru. Persoalan teknis yang berulang setiap tahun dinilai masih membebani tenaga pendidik, terutama dalam proses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Agusriansyah mengatakan pemerintah daerah perlu lebih proaktif menyampaikan persoalan tersebut kepada kementerian terkait. Dia menyebut telah merumuskan tujuh langkah strategis yang dapat didorong untuk menyederhanakan proses administrasi sertifikasi.

“Harusnya dalam sisi kebijakan ada evaluasi karena ini persoalan tahunan. Kami sudah menyampaikan paling tidak ada tujuh langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Agusriansyah, Jumat (20/11).

Salah satu usulan yang disorot adalah penerapan sistem satu data terintegrasi. Menurut dia, integrasi diperlukan agar guru tidak terus-menerus menghadapi pemberkasan berulang melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terutama menjelang periode pencairan tunjangan.

Selain integrasi data, dia mendorong verifikasi dilakukan sejak awal serta adanya kepastian pendanaan. Agusriansyah juga mengkritik penundaan pembayaran dengan alasan persoalan administrasi yang melibatkan sejumlah guru.

Advertisement

Menurut dia, kendala yang dialami satu atau beberapa guru seharusnya tidak menghambat pembayaran bagi guru lain yang telah memenuhi persyaratan.

“Jangan hanya karena ada perkara satu sampai tiga orang, terus yang lain juga ikut terhambat. Proses bagi guru yang memenuhi syarat harusnya dilakukan sesuai ketentuan tanpa menunggu kasus guru lain selesai,” tegasnya.

Politikus PKS itu turut menyoroti ketentuan beban jam mengajar yang membuat sebagian guru harus mencari tambahan jam di sekolah lain. Dia menilai evaluasi sertifikasi perlu lebih memperhatikan kompetensi dan kinerja guru, tidak hanya pemenuhan persyaratan administratif jam mengajar.

Agusriansyah juga meminta pemerintah memperkuat pendampingan dan mekanisme pengaduan bagi tenaga pendidik. Penyederhanaan prosedur, menurut dia, diperlukan agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dia berharap pemerintah memandang guru sebagai tenaga profesional yang perlu didukung melalui kebijakan yang memudahkan, tanpa mengabaikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TPG Guru SMA/SMK di Kaltim Tertunda Cair? Begini Mekanisme Penyalurannya

TPG Guru SMA/SMK di Kaltim Tertunda Cair? Begini Mekanisme Penyalurannya

Disdikbud Kaltim menjelaskan dana TPG ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru, sementara provinsi bertugas mendata dan mengurus

Tata Kelola Tunjangan Profesi Guru Dinilai Gagal, Pengamat Unmul Desak Evaluasi Total

Tata Kelola Tunjangan Profesi Guru Dinilai Gagal, Pengamat Unmul Desak Evaluasi Total

Pengamat kebijakan publik Unmul Dewi Risnawati mendesak evaluasi total tata kelola dan akuntabilitas Tunjangan Profesi Guru serta validasi

PGRI Kaltim Usulkan TPG Melekat pada Gaji Bulanan untuk Kurangi Beban Administrasi Guru

PGRI Kaltim Usulkan TPG Melekat pada Gaji Bulanan untuk Kurangi Beban Administrasi Guru

PGRI Kaltim mengusulkan Tunjangan Profesi Guru dibayarkan melekat pada gaji bulanan agar pencairan lebih sederhana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer