DPRD Kaltim Minta Administrasi Sertifikasi Guru Disederhanakan, Soroti Dapodik dan Jam Mengajar

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem administrasi sertifikasi guru. Persoalan teknis yang berulang setiap tahun dinilai masih membebani tenaga pendidik, terutama dalam proses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Agusriansyah mengatakan pemerintah daerah perlu lebih proaktif menyampaikan persoalan tersebut kepada kementerian terkait. Dia menyebut telah merumuskan tujuh langkah strategis yang dapat didorong untuk menyederhanakan proses administrasi sertifikasi.
“Harusnya dalam sisi kebijakan ada evaluasi karena ini persoalan tahunan. Kami sudah menyampaikan paling tidak ada tujuh langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Agusriansyah, Jumat (20/11).
Baca Juga: Guru di Kaltim Bermasalah dengan Sertifikasi atau Kepegawaian? PGRI Siap Berikan Bantuan Hukum
Salah satu usulan yang disorot adalah penerapan sistem satu data terintegrasi. Menurut dia, integrasi diperlukan agar guru tidak terus-menerus menghadapi pemberkasan berulang melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terutama menjelang periode pencairan tunjangan.
Selain integrasi data, dia mendorong verifikasi dilakukan sejak awal serta adanya kepastian pendanaan. Agusriansyah juga mengkritik penundaan pembayaran dengan alasan persoalan administrasi yang melibatkan sejumlah guru.
Menurut dia, kendala yang dialami satu atau beberapa guru seharusnya tidak menghambat pembayaran bagi guru lain yang telah memenuhi persyaratan.
“Jangan hanya karena ada perkara satu sampai tiga orang, terus yang lain juga ikut terhambat. Proses bagi guru yang memenuhi syarat harusnya dilakukan sesuai ketentuan tanpa menunggu kasus guru lain selesai,” tegasnya.
Politikus PKS itu turut menyoroti ketentuan beban jam mengajar yang membuat sebagian guru harus mencari tambahan jam di sekolah lain. Dia menilai evaluasi sertifikasi perlu lebih memperhatikan kompetensi dan kinerja guru, tidak hanya pemenuhan persyaratan administratif jam mengajar.
Agusriansyah juga meminta pemerintah memperkuat pendampingan dan mekanisme pengaduan bagi tenaga pendidik. Penyederhanaan prosedur, menurut dia, diperlukan agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Dia berharap pemerintah memandang guru sebagai tenaga profesional yang perlu didukung melalui kebijakan yang memudahkan, tanpa mengabaikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




