KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap pasokan beras dari luar daerah masih sangat tinggi. Produksi lokal belum mampu menutup kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, terlebih dengan pertumbuhan penduduk serta kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Data Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menunjukkan kebutuhan beras masyarakat mencapai ratusan ribu ton setiap tahun. Sementara produksi yang dihasilkan petani lokal masih jauh dari angka tersebut.
Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menjelaskan, berdasarkan perhitungan terbaru, konsumsi beras masyarakat Kaltim mencapai sekitar 351 ribu ton per tahun. “Dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa, kebutuhan konsumsi beras kita mencapai sekitar 351 ribu ton. Sementara produksi kita baru sekitar 157 ribu ton,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Kaltim masih mengalami defisit beras yang cukup besar. “Artinya kita belum sampai 50 persen dari kebutuhan sendiri, walaupun sudah mendekati sekitar 45 persen,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menuju swasembada pangan masih membutuhkan langkah besar, baik dari sisi peningkatan produksi maupun perluasan lahan pertanian.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah perhitungan teknis terkait kebutuhan produksi tambahan. Menurut Fahmi, jika defisit tersebut dikonversi menjadi gabah, jumlah yang harus diproduksi mencapai ratusan ribu ton.
“Kalau kita hitung untuk menutup kekurangan 194 ribu ton beras itu, setara dengan sekitar 300,8 ribu ton gabah,” katanya. Produksi tambahan itu tentu tidak bisa dicapai tanpa peningkatan produktivitas dan perluasan lahan tanam. Salah satu asumsi yang digunakan pemerintah adalah produktivitas rata-rata sekitar 4,3 ton gabah per hektare.
“Kalau kita pakai asumsi produktivitas sekitar 4,3 ton per hektare, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita membutuhkan tambahan lahan yang cukup besar,” jelas Fahmi, Selasa (10/3).
Karena itu, upaya menuju swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada strategi pembangunan pertanian secara menyeluruh.
Fahmi menegaskan, pemerintah daerah tetap optimistis Kaltim bisa memperkuat kemandirian pangan dalam beberapa tahun ke depan. Namun target tersebut tidak bisa dicapai secara instan.
“Harapannya tentu kita ingin swasembada secepatnya. Tapi berdasarkan hitungan yang ada, kemungkinan besar itu bisa tercapai dalam satu periode kepemimpinan gubernur,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah kini tengah mempercepat berbagai program pertanian untuk meningkatkan produksi padi di daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. (*)
Editor : Sukri Sikki