KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur untuk mencapai swasembada beras membutuhkan perluasan lahan pertanian yang cukup besar. Pemerintah daerah memperkirakan puluhan ribu hektare sawah baru masih diperlukan untuk menutup kekurangan produksi.
Kebutuhan tambahan lahan dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata padi. Jika produktivitas rata-rata mencapai 4,3 ton per hektare, maka luas lahan yang diperlukan untuk menutup kekurangan produksi akan sangat signifikan.
“Kalau kita hitung dengan produktivitas sekitar 4,3 ton per hektare, maka kita butuh sekitar 69 ribu hektare tambahan lahan sawah untuk menutup kekurangan produksi,” ujar Fahmi Himawan, kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim.
Perhitungan tersebut berlaku jika petani hanya melakukan satu kali tanam dalam setahun. Namun kebutuhan lahan bisa berkurang jika intensitas tanam ditingkatkan. “Kalau indeks pertanaman bisa dua kali panen dalam setahun, maka kebutuhan lahan turun menjadi sekitar 34,9 ribu hektare,” jelas Fahmi.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan lahan, tetapi juga mendorong peningkatan indeks pertanaman di lahan yang sudah ada. Sehingga petani bisa menanam lebih dari sekali dalam setahun.
Diakui Fahmi jika rata-rata indeks di Kaltim masih relatif rendah. Sebagian besar petani hanya melakukan 1 hingga 1,5 kali tanam dalam setahun. Optimalisasi lahan pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produksi padi tanpa harus membuka lahan baru dalam jumlah besar.
Dia berharap, petani bisa panen setidaknya 2,5 kali dalam setahun. Jika target tersebut bisa dicapai, maka kebutuhan pembukaan lahan baru bisa ditekan. Selain itu, peningkatan indeks pertanaman dinilai lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya sebesar pembangunan sawah baru.
Meski demikiah, pihaknya tetap membuka peluang untuk melakukan cetak sawah baru di lokasi yang memiliki potensi lahan pertanian. “Cetak sawah tetap dilakukan, tapi kita juga harus memaksimalkan lahan yang sudah ada supaya bisa menghasilkan lebih banyak,” tandasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk memperkuat produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki