Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang, BPN Kubar Siapkan ILASPP

S

Rapat koordinasi internal untuk mempersiapkan pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Selasa (13/1/2026).
Rapat koordinasi internal untuk mempersiapkan pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Selasa (13/1/2026).


Advertisement

SENDAWAR — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar rapat koordinasi internal untuk mempersiapkan pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kepala BPN Kubar, Zulkipli, dan difokuskan pada kesiapan teknis serta administratif jajaran internal menjelang implementasi program strategis nasional tersebut.

Menurut Zulkipli, koordinasi internal diperlukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan seluruh unit kerja siap menjalankan tahapan ILASPP sesuai perencanaan.

Advertisement

“Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan teknis serta administratif seluruh jajaran terkait,” ujarnya.

ILASPP merupakan proyek Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang didukung Bank Dunia dan dijadwalkan berlangsung pada periode 2025–2029. Program ini menitikberatkan pada integrasi data pertanahan dan penataan ruang, termasuk penyusunan peta skala besar.

Advertisement

Melalui integrasi tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kepastian hukum atas hak tanah sekaligus perbaikan kualitas perencanaan pembangunan berbasis tata ruang yang akurat.

Zulkipli menilai kesiapan internal menjadi faktor kunci agar implementasi ILASPP di Kutai Barat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Koordinasi yang solid sejak awal sangat penting agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

BPN Kutai Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan ILASPP secara profesional sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertanahan dan meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agraria.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Belum Ada Kantor BPN di Mahulu, Warga Harus Tempuh Jarak Jauh untuk Urus Sertifikat Tanah

Belum Ada Kantor BPN di Mahulu, Warga Harus Tempuh Jarak Jauh untuk Urus Sertifikat Tanah

Belum ada kantor BPN di Mahakam Ulu, warga terkendala jarak saat mengurus sertifikat tanah. Bupati Mahulu perjuangkan layanan pertanahan.

DPRD Balikpapan Soroti Kasus Pengembang, Pemkot Janji Tertibkan Izin Perumahan

DPRD Balikpapan Soroti Kasus Pengembang, Pemkot Janji Tertibkan Izin Perumahan

DPRD Kota Balikpapan menyoroti maraknya pengembang yang membiarkan proyek perumahan terlantar dan mengabaikan hak-hak konsumen.

Diduga Kuasai Lahan di Luar HGU, Perusahaan Sawit di Kutim Diminta Diaudit

Diduga Kuasai Lahan di Luar HGU, Perusahaan Sawit di Kutim Diminta Diaudit

Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kutai Timur mendesak audit terhadap PT NIKP terkait dugaan penguasaan lahan di luar HGU.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer