Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tangis Haru Ys Pecah, PN Kutai Barat Gugurkan Status Tersangka

S
Suasana sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat saat hakim membacakan putusan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Ys tidak sah.
Suasana sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat saat hakim membacakan putusan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Ys tidak sah.

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pengadilan Negeri (PN) Kutai Barat mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Ys. Dalam putusan yang dibacakan Rabu (24/6/2026), hakim tunggal menyatakan penetapan tersangka terhadap Ys tidak sah dan memerintahkan rehabilitasi nama baik pemohon.

Putusan tersebut disambut haru oleh Ys yang tak kuasa menahan tangis setelah mendengar status tersangkanya dinyatakan gugur. Suasana ruang sidang pun berubah emosional saat amar putusan dibacakan.

Advertisement

Kuasa hukum pemohon, Yahya Tonang, mengatakan jalannya sidang berlangsung cukup menegangkan. Pada awal pembacaan putusan, hakim sempat mengesampingkan sejumlah dalil gugatan yang dianggap telah menyentuh pokok perkara.

Namun, setelah menelaah proses administrasi penyidikan, hakim menemukan adanya persoalan yang dinilai berdampak terhadap keabsahan penetapan tersangka. Temuan tersebut menjadi dasar hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan.

Advertisement

Selain membatalkan status tersangka, hakim juga mengabulkan permohonan rehabilitasi nama baik Ys. Sementara itu, tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan pemohon ditolak.

“Ini menjadi putusan yang sangat penting. Hakim menerapkan ketentuan KUHAP Nasional dalam memutus perkara praperadilan terkait keabsahan penetapan tersangka,” kata Tonang saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, putusan tersebut menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam setiap proses penyidikan. Terlebih, saat ini telah berlaku ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pengadilan dalam menguji berbagai tindakan hukum dalam proses pidana.

Tonang menilai hadirnya regulasi baru tersebut membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti restorative justice, gelar perkara khusus, maupun praperadilan.

Sebagai praktisi hukum dan Koordinator Bidang Hukum Sempeket Tonyooi Benuaq Kalimantan Timur, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih proporsional dalam penanganan perkara yang melibatkan masyarakat kecil.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Praperadilan Febrie Ardiansyah Ditolak! Status Tetap Tersangka, Penggeledahan-Penyitaan Sah

Praperadilan Febrie Ardiansyah Ditolak! Status Tetap Tersangka, Penggeledahan-Penyitaan Sah

Praperadilan Febrie Adriansyah untuk menggugurkan status tersangka ditolak PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan seluruh permohonannya tidak

Praperadilan Kedua Ditolak Lagi, Status Tersangka Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi Tetap Sah

Praperadilan Kedua Ditolak Lagi, Status Tersangka Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi Tetap Sah

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Roy Suryo dan Tifa Segera Tempuh Opsi Praperadilan

Kuasa Hukum Roy Suryo dan Tifa Segera Tempuh Opsi Praperadilan

Kuasa hukum Roy Suryo dan dr. Tifa dilaporkan tengah mempersiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan permohonan penangguhan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer