Polemik Raperda Pesantren Memanas, Hubungan Bupati dengan PDI Perjuangan Kurang Harmonis?  

TENGGARONG - Polemik Raperda Inisiatif DPRD Kukar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren kian mengemuka. Ada yang membaca polemik ini sebagai tanda kurang harmonisnya hubungan PDI Perjuangan dengan Bupati Aulia Rahman Basri.

Pandangan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Momen Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025, PDI Perjuangan mengusung Aulia Rahman Basri berpasangan dengan Rendi Solihin. Belakangan setelah terpilih jadi bupati, Aulia pindah ke Partai Gerindra yang dulu jadi lawan politiknya.

Mungkin saja hanya miskomunikasi, atau dalam proses masuknya Aulia ke Gerindra terdapat hal yang tidak dipahami sampai ke akar rumput PDI Perjuangan. Sehingga terasa seperti bunyi peribahasa, habis manis sepah dibuang.

Seolah tiada lagi fatsun politik yang diajarkan Bung Karno. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan kader PDI Perjuangan di dewan juga terkesan menyerang kepemimpinan Aulia. Suasana batin seperti tersulut keadaan saat rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (11/5) lalu.

Pasalnya, Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren tidak muncul dalam redaksional persetujuan Pemkab. Sontak hal ini memicu reaksi dari legislatif. Khususnya kalangan Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut mereka, regulasi itu diharapkan menjadi payung hukum untuk memperkuat eksistensi dan pengembangan pesantren di Kukar. Bupati Aulia telah menepis tudingan terhadap pemerintah daerah yang dianggap abai terhadap pengembangan pesanteren.

Mantan Ketua DPRD Kukar, Salehudin pun turut angkat bicara. “Ada ngga ada perda sejak negara merdeka bantuan keagamaan selalu dilaksanakan pribadi-pribadi masyarakat, apalagi pemerintahan,” kata politikus asal Kembang Janggut itu.

Namun, menurutnya, besar kecil bantuan sangat situasional karena bergantung ketersediaan anggaran. Keberadaan perda tidak menjamin  hibah  karena bergantung anggaran. “Apa yang dikatakan Pak Bupati itu sangat benar,” ujarnya.