Bupati Aulia Rahman Basri Lantik 11 Pejabat Administrator dan Pengawas  

KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).

Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan sekaligus momentum untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Disdikbud Kukar Hidupkan Seni di Ruang Publik

Menurutnya, pengisian jabatan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Dengan terisinya jabatan tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas kedinasan dan program kerja perangkat daerah dapat berjalan optimal.

“Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelantikan ini juga merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Melalui penempatan pejabat sesuai dengan kebutuhan organisasi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Untuk itu, Aulia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan membangun koordinasi dengan pimpinan serta jajaran terkait. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan program kerja, tugas kedinasan, dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan selaras dan efektif.

Baca Juga: Oknum Guru di Muara Jawa Dipolisikan, Aliansi Masyarakat Peduli Anak Kawal Proses Hukum

Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi pembangunan melalui Program Kukar Idaman Terbaik, yang merupakan kelanjutan dari Program Kukar Idaman sebelumnya.

Dukungan masyarakat, pemangku kepentingan, dan seluruh pihak terkait juga diharapkan terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain menjalankan tugas administratif, para pejabat dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis di lingkungan perangkat daerah masing-masing.