PLTS Pulau Miang Mati Usai Disambar Petir, DPRD Kutim Cari Solusi Sementara

Sejak gangguan terjadi, masyarakat memanfaatkan suplai listrik dati genset desa untuk penerangan, terutama pada malam hari. PLTS yang dibangun pada 2018 tersebut selama ini menjadi sumber listrik utama bagi 112 kepala keluarga. Dengan kapasitas 50 kilo Watt peak (kWp), instalasi itu menopang kegiatan sosial maupun ekonomi warga di pulau wisata tersebut.

Kondisi padam total itu langsung menjadi perhatian anggota DPRD Kutim dari Dapil 5, Sayyid Umar. Ia menegaskan bahwa penanganan harus cepat dilakukan, mengingat Pulau Miang merupakan daerah yang ia wakili.

“Pulau Miang itu kebetulan kampung saya. Sekarang kami masih mencari pendanaan, apakah genset bisa kita hidupkan kembali. Kalau tenaga surya sebenarnya sudah ada,” ujarnya.

Menurut Sayyid, ada dua langkah yang tengah dibahas. Pertama, memperbaiki sistem PLTS yang rusak dengan berkoordinasi bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Kedua, mengoperasikan kembali genset sebagai sumber cadangan, meski opsi tersebut membutuhkan biaya operasional tambahan.

“Kami akan komunikasi dengan Perkim, apakah bisa dibantu untuk perbaikannya. Ada dua opsi, menunggu Perkim atau kita hidupkan genset. Tapi kalau genset tentu menyangkut dana,” jelasnya.

Ia menilai persoalan yang terjadi bukan hanya soal kerusakan teknis pembangkit, tetapi juga terkait pola pengelolaan energi di lapangan. Karena itu, DPRD berencana turun langsung ke Pulau Miang untuk mengecek kondisi dan berdialog dengan warga soal pengaturan listrik ke depan. Termasuk mengajak perusahaan yang beroperasi di sekitar pulau untuk ikut terlibat.

“Makanya kami mau turun ke sana, bagaimana membantu masyarakat supaya ini bisa dikelola dengan baik. Termasuk perusahaan juga harus kita ajak duduk bersama,” katanya.

Sayyid turut menyinggung ironi wilayah tersebut. Di sekitar pulau terdapat perusahaan besar yang memproduksi minyak, namun masyarakat belum mendapatkan layanan listrik yang stabil.

“Tidak lucu kan, perusahaan itu memproduksi minyak, tapi lampu tidak nyala. Ini harus kita sinkronkan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan menghadirkan layanan PLN, ia menyebut opsi itu pernah dibahas dengan Bupati Kutim. Namun pembangunan kabel bawah laut membutuhkan anggaran besar dan belum sebanding dengan potensi jumlah pelanggan.

“Itu anggarannya besar sekali, dan menurut saya belum sebanding dengan jumlah pembeli. Kecuali ada industri besar yang masuk,” terangnya.

Sayyid menambahkan, peluang masuknya PLN akan terbuka jika pengembangan industri seperti Multi Bulk Cargo Terminal (MBCT) berjalan di masa mendatang. Untuk saat ini, ia menegaskan bahwa DPRD Kutim fokus pada pemulihan sumber listrik yang sudah tersedia.

“Kalau sekarang, kita upayakan dulu yang ada. Intinya kami akan mencoba mencari solusi terbaik untuk masyarakat Pulau Miang,” pungkasnya. (*)