Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

GMNI Kutim Geruduk DPRD, Layangkan Enam Tuntutan  

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯

Jufriadi/KP  Massa GMNI Kutim menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (4/3/2026).   
Jufriadi/KP Massa GMNI Kutim menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (4/3/2026).  
 


Advertisement

 

SANGATTA – Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (4/3). Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kutim datang membawa sejumlah tuntutan.

Ketua DPC GMNI Kutim, Deo Datus Feran Kacaribu menjelaskan, aksi tersebut digelar karena masih banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Advertisement

"Sehubungan dengan masih adanya permasalahan yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan dan perlindungan warga serta masyarakat pengguna jalan, maka GMNI Kutim menyampaikan tuntutan," ujar Deo.

Ia memaparkan sedikitnya enam tuntutan yang mereka sampaikan kepada legislatif. Salah satunya terkait permintaan pemasangan lampu penerangan di sepanjang ruas Road 9, yang dinilai rawan dan sering dikeluhkan warga.

"Ini untuk meningkatkan keselamatan warga dan pengendara, serta mencegah potensi kecelakaan," lanjutnya.

Advertisement

Kerusakan di ruas Jalan Soekarno-Hatta juga menjadi sorotan. Jalan tersebut dianggap sebagai akses vital menuju RSUD Kudungga serta jalur utama bagi mahasiswa dan pelajar. Mereka juga menuntut pemasangan rambu lalu lintas di sepanjang jalur itu.

Selain masalah infrastruktur, mahasiswa meminta penertiban Sukarelawan Petugas Lalu Lintas (Supeltas) yang dinilai meresahkan pengguna jalan. Mereka menilai perlu adanya kajian ulang agar keberadaan Supeltas memiliki kepastian hukum.

"Supeltas ini harus dikaji ulang dan ditertibkan bila tidak sesuai prosedur resmi," tegasnya. GMNI Kutim juga meminta penempatan polisi lalu lintas pada titik-titik strategis, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Tak hanya itu, mereka mendesak pengesahan Peraturan Kapolres mengenai perlindungan pengemudi ojek online (ojol), sebagai upaya melindungi pekerja informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan maupun tindak kriminal.

"Tuntutan ini adalah bentuk aspirasi rakyat yang harus segera ditindaklanjuti. Kami akan memantau progres tindak lanjut dan menuntut akuntabilitas dari seluruh pihak terkait," tegas Deo.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa aspirasi tersebut penting untuk ditindaklanjuti. "Ini semua bermanfaat buat kita sebagai satu-kesatuan untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Kutai Timur," ujarnya.

Jimmi menambahkan, DPRD akan mempelajari setiap tuntutan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan upaya perbaikan dapat berjalan. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Terkendala Lahan Konsesi, Pembangunan Jalan Himba Lestari Tertunda, Ini Langkah Pemkab Kutim

Terkendala Lahan Konsesi, Pembangunan Jalan Himba Lestari Tertunda, Ini Langkah Pemkab Kutim

Pembangunan jalan di Desa Himba Lestari, Kutim, tertunda akibat lahan konsesi PT Kiani Lestari. Pemkab Kutim siapkan langkah strategis.

Refleksi HUT ke-27 Kutim, Pemkab Genjot Mantap Jalan, Air Bersih, dan Pelabuhan Kenyamukan

Refleksi HUT ke-27 Kutim, Pemkab Genjot Mantap Jalan, Air Bersih, dan Pelabuhan Kenyamukan

Paripurna HUT ke-27 Kutim: Bupati Ardiansyah beberkan strategi atasi tantangan jalan, air bersih & Pelabuhan Kenyamukan.

HUT Ke-27 Kutim, Bupati Ardiansyah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027

HUT Ke-27 Kutim, Bupati Ardiansyah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027

Pada HUT ke-27 Kutim, Bupati Ardiansyah Sulaiman memaparkan arah pembangunan dan mematok target pertumbuhan ekonomi melesat hingga 6 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer