KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga akhir Maret 2026 mendapat sorotan dari DPRD.
Serapan anggaran dinilai masih sangat rendah, meski dana transfer dari pemerintah pusat mulai masuk. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat percepatan pembangunan serta memperlambat perputaran ekonomi daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengungkap adanya ketimpangan antara dana transfer yang diterima dengan realisasi belanja modal.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kutim dinilai tertinggal dibanding daerah lain.
Ia mencontohkan Jawa Barat yang justru mampu merealisasikan belanja modal meski belum menerima transfer dari pusat.
“Transfer pusat ke Jawa Barat masih nol. Tapi sampai Maret, belanja modalnya sudah mencapai Rp585 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, hingga Maret 2026, dana transfer pusat ke Kutim disebut telah mencapai sekitar Rp485 miliar. Namun, realisasi belanja modal masih sangat minim, bahkan nyaris nol.
Faizal menilai kondisi ini menunjukkan pelaksanaan APBD belum berjalan optimal, meski anggaran telah disahkan sebelumnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
