Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bankeu Mau Dihapus? DPRD Kaltim Meradang, Pembangunan Daerah Terancam Mandek

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯
Anggota DPRD Kaltim, Arfan. Jufriadi/KP
Anggota DPRD Kaltim, Arfan. Jufriadi/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai penolakan dari kalangan legislatif. DPRD Kaltim menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan di daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Arfan, menyampaikan keberatannya usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Timur (Kutim) 2027 di Kantor Bupati Kutim, Selasa (7/4).

Menurutnya, isu penghapusan Bankeu mencuat dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan langsung memicu reaksi keras dari legislatif.

Advertisement

"Kami di DPRD secara tegas menyatakan tidak sepakat. Teman-teman di Banggar meradang karena Bankeu ini adalah instrumen vital bagi kami untuk menjawab aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing," ujarnya.

Arfan menjelaskan, Bankeu selama ini menjadi salah satu jalur penting untuk mengakomodasi usulan pembangunan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD kabupaten maupun program rutin organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.

Advertisement

Ia menilai, tanpa Bankeu, banyak kebutuhan masyarakat di daerah berpotensi tidak tertangani, termasuk di Kutim yang menjadi daerah pemilihannya.

"Jika Bankeu ditiadakan, pembangunan di daerah yang bersumber dari usulan langsung masyarakat terancam terhambat. Untuk tahun 2025 saja, banyak aspirasi masyarakat Kutim yang sudah kami perjuangkan. Jika ini hilang, tentu akan sangat mengecewakan masyarakat," tambahnya.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat lantaran hingga kini alokasi Bankeu disebut belum masuk dalam perencanaan anggaran atau masih kosong dalam “kamus usulan”.

Terpisah, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, ia berharap tetap ada skema alternatif untuk mendukung pembangunan daerah. "Itu urusan provinsi, bukan urusan kita," ujarnya singkat.

Ia menambahkan, selama ini Bankeu banyak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. "Bankeu itu khususnya kan infrastruktur biasanya sistem. Ya, kita berharap ada alternatif lain lagi untuk bisa maksimalkan infrastruktur kita," lanjut Jimmi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Semua Terhambat Status TNK, Sangatta Selatan Dorong Percepatan Pembangunan di Lahan APL

Tak Semua Terhambat Status TNK, Sangatta Selatan Dorong Percepatan Pembangunan di Lahan APL

Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan mendorong percepatan proyek fasilitas publik di lahan APL agar tak tersendat polemik status kawasan.

DPRD Kutim Tuntaskan Reses, Aspirasi Infrastruktur hingga Ekonomi Disampaikan

DPRD Kutim Tuntaskan Reses, Aspirasi Infrastruktur hingga Ekonomi Disampaikan

DPRD Kutim merangkum aspirasi masyarakat dari lima dapil. Usulan didominasi perbaikan jalan, drainase, hingga bantuan alat tani dan nelayan.

Ring Road Sangatta Belum Tersambung, DPRD Kutim Minta Persoalan Lahan Dituntaskan

Ring Road Sangatta Belum Tersambung, DPRD Kutim Minta Persoalan Lahan Dituntaskan

DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong percepatan pembangunan Jalan Ring Road Sangatta yang selama hampir sembilan tahun belum terselesaikan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer