Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kinerja Satpol PP Kutim Disorot: Forum Pemuda Beri Kartu Merah

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯
Forum Pemuda Kutai Timur memberi kartu merah kepada Satpol PP Kutim atas lambannya penertiban THM tanpa izin, Selasa (14/4). (Jufriadi/KP)  
Forum Pemuda Kutai Timur memberi kartu merah kepada Satpol PP Kutim atas lambannya penertiban THM tanpa izin, Selasa (14/4). (Jufriadi/KP)    

Advertisement

SANGATTA - Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan. Forum Pemuda Kutai Timur (FPKT) menilai penegakan peraturan daerah, khususnya terkait tempat hiburan malam (THM) tanpa izin, berjalan lambat.

Sebagai bentuk penilaian, FPKT bahkan memberikan simbol “kartu merah” kepada Satpol PP Kutim. Langkah itu disebut sebagai respons atas belum optimalnya tindakan di lapangan.

Koordinator FPKT, Alim Bahri menegaskan penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah rekomendasi dan instruksi yang dinilai belum dijalankan maksimal.

Advertisement

“Kami memberikan kartu merah kepada Satpol PP Kutai Timur karena dinilai gagal menegakkan peraturan daerah dan lambat bertindak terhadap THM tanpa izin,” tegas Alim, Selasa (14/4).

FPKT mengacu pada notulen rapat DPRD Kutim tertanggal 9 Februari 2026 yang merekomendasikan penertiban THM, peredaran minuman keras, serta praktik prostitusi. Selain itu, pernyataan Wakil Bupati Kutim yang mendorong penindakan hingga pembubaran THM ilegal juga dinilai memperkuat dasar hukum.

Advertisement

Tak hanya itu, mereka juga mengungkap adanya catatan Sekretaris Daerah Kutim tertanggal 7 April 2026 yang memerintahkan Kasatpol PP segera menindaklanjuti keberadaan THM tanpa izin. “Artinya, tidak ada lagi alasan bagi Satpol PP untuk tidak bertindak,” ujar Alim.

Dalam evaluasinya, FPKT menilai Satpol PP kurang peka dalam pengawasan, lemah dalam penindakan, serta tidak responsif terhadap laporan masyarakat. Bahkan, mereka menyoroti dugaan pembiaran terhadap peredaran minuman keras dan praktik prostitusi.

Atas kondisi tersebut, FPKT memberikan nilai “sangat kurang” terhadap kinerja Satpol PP Kutim dan merekomendasikan kepada bupati serta sekretaris Kabupaten untuk melakukan pembinaan hingga evaluasi jabatan.

Selain itu, DPRD Kutim juga diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya di masyarakat. “Kami meminta DPRD melakukan pengawasan langsung, karena keluhan masyarakat terhadap THM sudah sangat meresahkan,” tambahnya.

Forum Pemuda berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas demi menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Kunjung Diambil Pemilik, Satpol PP Samarinda Musnahkan Ribuan Barang Bukti

Tak Kunjung Diambil Pemilik, Satpol PP Samarinda Musnahkan Ribuan Barang Bukti

Satpol PP Kota Samarinda melakukan pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran Peraturan Daerah di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda,

Cegah Pohon Tumbang, DLH Balikpapan Lakukan Pemangkasan di Kawasan Pelabuhan Semayang   

Cegah Pohon Tumbang, DLH Balikpapan Lakukan Pemangkasan di Kawasan Pelabuhan Semayang  

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan melakukan pemangkasan pohon di Jalan Yos Sudarso,  kawasan Pelabuhan Semayang.

Langgar RTH dan Andalalin, Pemkot Balikpapan Siap Berikan Sanksi Proyek PT Suri Retail Nusantara   

Langgar RTH dan Andalalin, Pemkot Balikpapan Siap Berikan Sanksi Proyek PT Suri Retail Nusantara  

Balikpapan secara resmi menghentikan aktivitas pembangunan proyek milik PT Suri Retail Nusantara di kawasan Balikpapan Regency.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer