Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Irigasi Kutim Belum Optimal, DPRD Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯
Pemkab dan DPRD Kutim audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (24/4/2026). (IST)  
Pemkab dan DPRD Kutim audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (24/4/2026). (IST)    

Advertisement

 

SANGATTA - Persoalan jaringan irigasi masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di tengah potensi lahan pertanian yang luas, ketersediaan infrastruktur pengairan dinilai belum mampu menopang produktivitas secara maksimal.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pertanian yang belum stabil, tetapi juga memicu persoalan lain seperti banjir yang kerap mengganggu aktivitas petani di sejumlah wilayah.

Advertisement

Upaya mendorong perbaikan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutim bersama Anggota Komisi C DPRD Kutim melakukan audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyebut irigasi menjadi faktor mendasar dalam pengembangan sektor pertanian daerah. “Irigasi ini menjadi tulang punggung pertanian kita. Tanpa sistem pengairan yang baik, potensi lahan yang luas tidak akan bisa dimaksimalkan,” ujar Pandi.

Ia menjelaskan, dari hasil pemantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal, termasuk yang bersumber dari bendungan. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas petani.

Advertisement

“Kami melihat masih banyak jaringan irigasi yang belum terhubung dengan baik ke lahan pertanian. Ini yang sedang kami dorong agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tambahnya.

Menurutnya, perhatian tidak hanya difokuskan pada bendungan utama, tetapi juga jaringan irigasi tersier yang langsung terhubung ke lahan pertanian masyarakat. “Irigasi tersier itu yang langsung dirasakan petani. Kalau ini tidak dibenahi, maka manfaat bendungan juga tidak akan optimal,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Kutim juga mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda untuk meningkatkan alokasi program dan anggaran dari APBN ke Kutim, khususnya dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pandi menilai percepatan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ia menyebut, dukungan lintas sektor akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kutim Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang RKAB, Khawatir PHK Massal dan APBD Terpukul   

DPRD Kutim Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang RKAB, Khawatir PHK Massal dan APBD Terpukul  

Pengurangan kuota produksi batu bara melalui revisi RKAB dinilai tidak hanya mengancam keberlangsungan operasional perusahaan tambang.

FAJI Kutim Bidik Tambahan Emas di Porprov 2026, Turunkan 16 Atlet

FAJI Kutim Bidik Tambahan Emas di Porprov 2026, Turunkan 16 Atlet

FAJI Kutai Timur (Kutim) mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemkab PPU Dorong ASN Lanjutkan Studi ke Pascasarjana 

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemkab PPU Dorong ASN Lanjutkan Studi ke Pascasarjana 

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menerima kunjungan silaturahmi jajaran akademisi Universitas Fajar (UNIFA) Makassar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer