SANGATTA - Belum adanya kepastian pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pemkab memilih melakukan pergeseran anggaran sambil menunggu keputusan Kementerian Keuangan terkait dana transfer yang hingga kini belum diterima daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Rizali Hadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar struktur pendapatan dan belanja tetap realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Karena kurang salur itu sampai saat ini kita belum menerima keputusan Menteri Keuangan. Jadi sementara yang bisa kita lakukan adalah melakukan pergeseran anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya APBD Kutim berada di kisaran Rp 5,7 triliun. Namun setelah memperhitungkan potensi kekurangan dana transfer sebesar Rp 1,3 triliun, kemampuan riil APBD diperkirakan tersisa sekitar Rp 4,4 triliun.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan program apabila sumber pendanaannya belum tersedia secara pasti. Karena itu, penyesuaian belanja dianggap menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan saat ini.
“Percuma dianggarkan kalau enggak ada uangnya. Jadi antara pendapatan dan belanja itu harus diputuskan,” tegasnya.
Penyesuaian anggaran tersebut berdampak pada sejumlah rencana belanja daerah. Pemkab mulai mengerem beberapa pengeluaran agar program prioritas dan pelayanan dasar tetap dapat berjalan.
Selain belanja pembangunan, penyesuaian juga menyentuh komponen belanja pegawai. Salah satunya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
