Program Rp 250 Juta per RT Jadi Sorotan DPRD, Pemkab Kutim Beri Penjelasan
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menanggapi sorotan DPRD terkait regulasi dan tata kelola program bantuan Rp 250 juta per Rukun Tetangga (RT).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan program tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025.
Namun, pemerintah daerah mengakui masih diperlukan petunjuk teknis (juknis) yang lebih rinci sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
“Regulasinya sudah ada. Mungkin perlu ditindaklanjuti lagi dengan juknis atau petunjuk teknisnya. Jadi itu yang menjadi acuan nanti dalam pelaksanaannya,” kata Noviari.
Program ini merupakan salah satu dari 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim dalam periode ini. Menurut dia, program tersebut sejatinya telah berjalan.
Hanya saja, diperlukan penegasan lebih lanjut melalui juknis agar mekanisme pelaksanaan dapat dipahami secara lebih jelas oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Yang sudah-sudah ini sebenarnya sudah berjalan, cuma mungkin perlu ditegaskan lagi dengan juknis. Itu saja. Regulasi sudah bagus,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2025.
Sebelumnya, Pansus DPRD menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperjelas dalam pelaksanaan program bantuan Rp 250 juta per RT.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
