Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga Sawit Turun, DPRD Kutim Kritik Dinas Perkebunan yang Tak Punya Data  

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman. (Jufriadi/KP) 
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman. (Jufriadi/KP)  

Advertisement

 

SANGATTA - DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti respons pemerintah kabupaten terhadap turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani. Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim dinilai belum menunjukkan langkah nyata untuk memantau dan mengawasi harga di lapangan.

Anggota DPRD Kutim sekaligus Ketua Fraksi Gelora Amabat Perjuangan (GAP), Faizal Rachman mengaku tidak menemukan data harga pembelian sawit dari pabrik-pabrik kelapa sawit saat meminta laporan kepada Dinas Perkebunan.

Advertisement

“Padahal isu harga sawit turun ini sudah lama muncul dan menjadi keresahan masyarakat,” ujar Faizal.

Menurut dia, Dinas Perkebunan seharusnya menjadi pihak pertama yang bergerak ketika muncul gejolak harga di tingkat petani. Dinas dinilai memiliki akses langsung kepada perusahaan dan pabrik kelapa sawit untuk mengetahui kondisi yang terjadi.

Advertisement

“Hubungi perusahaan, lakukan survei, kumpulkan data, cari tahu penyebabnya. Jangan menunggu masalah semakin besar,” katanya.

Kritik itu muncul di tengah keluhan petani yang mengaku harga TBS di sejumlah perusahaan turun hingga di bawah Rp 3.000 per kilogram. Sementara harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode Mei 2026 mencapai sekitar Rp 3.617 per kilogram untuk tanaman umur 10 tahun.

Faizal menilai selisih harga tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun hingga kini, ia belum melihat langkah konkret yang dilakukan untuk mengetahui penyebab penurunan harga maupun memberikan kepastian kepada petani.

“Jadi Kutai Timur ini seperti tidak punya Bupati. Seperti tidak punya Dinas Perkebunan. Kasihan masyarakat. Bupati itu punya tangan namanya Dinas Perkebunan. Isu ini sudah lama muncul, tapi dinas tidak bisa menjawab apa-apa,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Perkebunan segera melakukan pendataan ke seluruh pabrik kelapa sawit dan berkoordinasi dengan Forum Kelapa Sawit, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta kelompok petani. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APBD Kutim Belum Mampu Alokasikan 3 Persen untuk Sampah, Ini Alasannya

APBD Kutim Belum Mampu Alokasikan 3 Persen untuk Sampah, Ini Alasannya

Target pemerintah pusat agar daerah mengalokasikan 3 persen dari APBD untuk tata kelola sampah belum bisa diterapkan di Kutim.

APBD Kutim 2027 Diprediksi Menyusut, Fokus Pembangunan Bakal Kian Selektif   

APBD Kutim 2027 Diprediksi Menyusut, Fokus Pembangunan Bakal Kian Selektif  

Proyeksi APBD Kutim 2027 tahun 2027 diperkirakan tidak akan mencapai target awal.

Terkendala Lahan Konsesi, Pembangunan Jalan Himba Lestari Tertunda, Ini Langkah Pemkab Kutim

Terkendala Lahan Konsesi, Pembangunan Jalan Himba Lestari Tertunda, Ini Langkah Pemkab Kutim

Pembangunan jalan di Desa Himba Lestari, Kutim, tertunda akibat lahan konsesi PT Kiani Lestari. Pemkab Kutim siapkan langkah strategis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer