TAPD Kutim Kerap Mangkir dari Rapat, DPRD Pertimbangkan Gunakan Hak Interpelasi
KALTIMPOST.ID, SANGATTA – DPRD Kutai Timur (Kutim) mulai mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan langsung kepada bupati Kutim terkait mandeknya progres pergeseran dan realisasi APBD 2026.
Langkah tersebut mencuat setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak kunjung memberikan kepastian meski telah beberapa kali diundang dalam rapat bersama DPRD.
Kekecewaan anggota dewan memuncak dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar Jumat (3/7). Dalam agenda yang membahas perkembangan realisasi APBD 2026 itu, TAPD kembali tidak hadir sehingga pembahasan tidak menghasilkan kejelasan.
DPRD menilai lambatnya realisasi anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi tersebut juga dinilai memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat, termasuk tertundanya kewajiban pembayaran pemerintah kepada pihak ketiga.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai keterlambatan realisasi APBD sudah mengkhawatirkan karena telah memasuki pertengahan tahun anggaran. Menurutnya, anggaran daerah seharusnya segera dibelanjakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Namun hingga kini, kata dia, TAPD belum juga memberikan penjelasan kepada DPRD. Bahkan, beberapa kali undangan rapat tidak dihadiri.
"Kalau seperti ini terus, mungkin kami harus memikirkan salah satu hak DPRD melakukan Hak Interpelasi, hak bertanya kepada Bupati terkait dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan," ujar Faizal.
Menurut Faizal, DPRD pada dasarnya siap mendukung Bupati apabila persoalan tersebut disebabkan oleh tidak solidnya jajaran pemerintahan. Ia bahkan menyebut perombakan pejabat dapat menjadi langkah yang ditempuh demi mempercepat penyelesaian persoalan.
"Kita berikan dukungan kepada Bupati supaya pemerintahan ini bisa berjalan. Berhentikan saja stafnya, tidak usah banyak cerita," tegas Faizal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
