Wabup Kutim Tegur TAPD, Lambatnya Pergeseran APBD Pengaruhi Program Daerah

KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari Wakil Bupati Mahyunadi. Ia menilai lambannya penyelesaian pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga memasuki pertengahan Juli telah menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Baca Juga: Gelar Raker Perdana, LAP Paser Gandeng Tiga Dinas untuk Program Pelestarian Budaya hingga Pemberdayaan UMKM  

Menurut Mahyunadi, proses pergeseran anggaran seharusnya sudah dituntaskan lebih awal agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera menjalankan kegiatan yang telah dianggarkan. Namun, hingga kini sejumlah program belum dapat bergerak karena proses administrasi belum selesai.

“Jangan sampai sekarang bulan Juli, pergeseran anggaran belum selesai sehingga pembangunan di masyarakat terhambat,” tegas Mahyunadi.

Baca Juga: Buaya Ganggu Wisata Pantai di Kutim, Habitat Alami Disebut Kian Menyusut

Ia menilai keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi di daerah. Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

“Masyarakat menunggu adanya pembangunan, dan roda perekonomian juga bergantung pada pembangunan yang berjalan,” ujarnya.

Baca Juga: Mau Investasi Properti di Balikpapan? Hati-Hati, Jangan Asal Beli Tanah Sebelum Cek Aturan Baru Ini!

Mahyunadi menyebut lambatnya realisasi belanja daerah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi tidak bergerak optimal. Karena itu, ia meminta TAPD segera menyelesaikan seluruh proses pergeseran anggaran agar pelaksanaan program tidak terus tertunda.

“Lambatnya pertumbuhan ekonomi kita salah satu penyebabnya karena lambatnya perputaran keuangan dan keterlambatan belanja pemerintah,” katanya.

Ia juga meminta agar kondisi serupa tidak kembali terulang pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, perencanaan harus disusun lebih matang sehingga setelah APBD disahkan DPRD tidak lagi diikuti pergeseran anggaran dalam skala besar.

“Saya sudah katakan kepada Tim TAPD, tahun depan saya tidak ingin lagi ada pergeseran anggaran. Yang sudah disahkan DPRD Kutai Timur harus segera dilaksanakan,” ungkapnya.