DPRD Kutim Soroti PAD hingga DTKS, Beber Catatan Pertanggungjawaban APBD 2025
KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan sejumlah catatan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
Catatan tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan bersama mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Ketua Pansus DPRD Kutim Akbar Tanjung mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pendataan potensi PAD perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
"Pendapatan asli daerah pendataannya harus secara komprehensif dilakukan agar data-data ini bisa maksimal. Ini bagian dari upaya meningkatkan PAD," ujarnya, Rabu (29/7).
Selain itu, Pansus juga menyoroti pengelolaan belanja daerah, baik belanja pegawai maupun belanja pembangunan fisik seperti jalan dan irigasi. Akbar menilai pelaksanaan APBD 2025 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah temuan yang perlu diminimalkan.
"Pembangunan kita harapkan lebih baik lagi dan temuan-temuannya bisa diminimalisir. Alhamdulillah pada 2025 ini lebih baik daripada 2024," katanya.
Catatan berikutnya berkaitan dengan pencatatan aset daerah. Pansus meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyerahkan hasil pencatatan aset kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar administrasi aset lebih tertib.
Ia mencontohkan aset berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diharapkan dapat segera dimanfaatkan masyarakat setelah proses pencatatannya selesai.
"Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat sehingga pencatatan aset seperti SPAM harus segera dituntaskan," ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
