Kendaraan Luar Daerah Ikut Padati SPBU Kutim, DPRD Minta Kuota BBM Subsidi Ditambah

KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Antrean panjang di sejumlah SPBU kembali menjadi persoalan di Kutai Timur (Kutim). Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis subsidi, belum sebanding dengan kuota yang tersedia.

Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait permintaan penambahan kuota BBM. Menurut dia, perhitungan kebutuhan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

“Karena data yang digunakan masih mengacu pada kendaraan yang terdaftar di Samsat, padahal banyak kendaraan dari luar daerah,” kata Jimmi.

Baca Juga: Kritik Pemerintah Dibalas Penghargaan, Cara Tak Biasa Desa Swarga Bara di Kutim Apresiasi Aktivis

Kondisi itu menjadi persoalan karena Kutim merupakan daerah perlintasan sekaligus memiliki aktivitas industri yang cukup padat. Kendaraan dari luar daerah ikut menggunakan BBM di SPBU, sehingga kuota yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan lokal dinilai tidak cukup.

“Kalau hanya melihat data kendaraan di Samsat, mungkin kuotanya cukup. Tapi kita ini daerah industri dan daerah perlintasan. Kendaraan dari luar juga ikut menyedot kuota BBM kita,” ujarnya.

Baca Juga: Kelangkaan Biosolar di Kutim Disorot Kejari, Distribusi Diminta Diawasi dari Hulu ke Hilir

Jimmi meminta pemerintah pusat mempertimbangkan volume kendaraan luar daerah dalam menentukan alokasi BBM untuk Kutim. Selain itu, pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

“Kami berharap kendaraan dari luar itu juga ikut dihitung volumenya. Setelah itu, distribusinya harus ditertibkan supaya kuota yang ada tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Dia juga mendorong agar pelayanan solar di SPBU tertentu dapat dibuka selama 24 jam. Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai pengawasan agar pelayanan lebih tertib dan celah penyalahgunaan dapat diminimalkan.

“Kita juga ingin ada SPBU yang buka 24 jam, terutama untuk solar. Dengan pengawasan yang baik, ini bisa membantu pelayanan sekaligus mencegah penyalahgunaan,” pungkasnya. (*)