Kutim Dapat Bantuan Angkutan Perintis dari Pusat, Tiga Rute Lain Masih Menunggu


KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Keterbatasan transportasi umum yang menghubungkan sejumlah kecamatan di Kutai Timur (Kutim) mulai mendapat perhatian. Pemerintah daerah dipastikan memperoleh dukungan program angkutan perintis dari pemerintah pusat untuk 2027.
Layanan perdana akan menghubungkan Sangatta, Rantau Pulung, Wahau hingga Kongbeng. Program tersebut diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani angkutan reguler secara memadai.
Baca Juga: Setelah 13 Tahun Pemerintahan Mahulu, Wartawan Akhirnya Punya Rumah Bersama
Terutama warga yang membutuhkan akses perjalanan antarkecamatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim Abdul Muis mengatakan, daerahnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan angkutan perintis tersebut.
“Dari seluruh daerah di Kalimantan Timur, Kutim menjadi satu-satunya yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan angkutan perintis dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut dia, bantuan tersebut merupakan hasil pengajuan pemerintah daerah melalui proposal kepada kementerian. Meski awalnya mengusulkan empat jalur pelayanan, pemerintah pusat baru menyetujui satu koridor untuk direalisasikan pada tahap pertama.
“Untuk tahun depan, insyaallah bantuan angkutan perintis sudah bisa direalisasikan. Hanya saja, tahap awal baru satu rute yang disetujui, yakni Sangatta, Rantau Pulung, Wahau, sampai Kombeng,” jelasnya.
Persetujuan satu jalur tersebut jadi tahap awal pengembangan jaringan transportasi perintis di Kutim. Adapun tiga koridor lain yang masuk dalam usulan pemerintah daerah meliputi Sangatta–Bengalon–Kaliorang–Sangkulirang, Sangatta–Batu Ampar–Muara Bengkal–Muara Ancalong, serta Samarinda–Muara Bengkal–Muara Ancalong.
Khusus jalur yang menghubungkan Samarinda dengan Muara Bengkal dan Muara Ancalong, pengusulannya berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, Dishub Kutim tetap memasukkan koridor tersebut dalam proposal resmi dengan dukungan persetujuan bupati.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




