SANGATTA — Fraksi Partai NasDem DPRD Kutim menyoroti serius lambatnya realisasi berbagai program pembangunan oleh pemerintah kabupaten.
Kritik itu disampaikan anggota Fraksi NasDem, Aldriansyah, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Selasa (25/11).
Di hadapan peserta rapat, Aldriansyah menegaskan bahwa pembahasan anggaran tahun 2026 tidak boleh mengabaikan fakta di lapangan.
Ia menyebut masih banyak program yang belum berjalan akibat lambannya manajemen pemerintah dalam mengurus proses administrasi, sehingga berdampak langsung pada keterlambatan realisasi APBD.
Menurutnya, masalah ini sudah berkali-kali disampaikan legislatif, baik secara formal maupun informal, namun tidak pernah ada perubahan.
“Masyarakat menunggu realisasi APBD, pajak-pajak mereka. Namun sampai hari ini masih banyak program yang belum terealisasi karena keterlambatan dari pemerintah,” ujarnya dalam paripurna.
Ia juga menolak anggapan bahwa DPRD menjadi pihak yang selalu disalahkan ketika terjadi keterlambatan pembahasan anggaran.
“Jangan hanya kami legislatif yang dilempar bola kesalahan dengan mengatakan DPRD terlambat atau terlalu banyak cawe-cawe. Tapi siapa sebenarnya yang terlambat?” tegasnya.
Aldriansyah menambahkan, kondisi ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD agar pembahasan anggaran tidak berjalan sekadar formalitas tanpa eksekusi yang nyata.
Ia mengatakan banyak keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya proses administrasi pemerintah, dan masalah ini bukan isu baru. Sejak pembahasan RPJMD, Fraksi NasDem sudah berulang kali mengingatkan soal keterlambatan tersebut. Bahkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) harus diubah berkali-kali.
“Isu keterlambatan ini seringkali terjadi dan berulang. Ketika seorang melakukan kesalahan, yang pertama itu mungkin kesalahan biasa. Yang keduanya itu kecerobohan,” jelasnya.
Aldriansyah menilai keterlambatan yang terjadi berulang-ulang tidak lagi bisa dianggap sebagai kesalahan biasa atau kecerobohan. Ia khawatir ada unsur kesengajaan dalam berulangnya pola keterlambatan, karena dampaknya bisa luas, termasuk munculnya risiko utang daerah pada tahun depan jika banyak anggaran tidak terserap tepat waktu.
“Hari ini masih banyak anggaran yang belum benar-benar terealisasi. Ini berisiko menimbulkan utang di tahun depan,” ujarnya.
Ia menyebut masyarakat sudah menunggu kepastian terkait berbagai program yang dijanjikan pemerintah, mulai dari pembangunan jalan, semenisasi, hingga renovasi rumah ibadah. Namun lambatnya administrasi pemerintah membuat program-program tersebut terancam tak berjalan.
“Jangan sampai ujung-ujungnya tidak terealisasi. Apalagi masyarakat sudah tahu di tempat mereka akan ada pembangunan tahun ini tapi ujung-ujungnya kacau karena keterlambatan dari administrasi pemerintah,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan