Baru Serap Anggaran 13 Persen, DPRD Mahulu Semprot Dinas Perhubungan dan BPKAD

UJOH BILANG –DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) menyemprot kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), akibat masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang belum menyentuh angka 20 persen, hingga pertengahan tahun anggaran 2026. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Cafetaria Sekretariat DPRD Mahulu di Ujoh Bilang, , Selasa (2/6/2026), Ketua DPRD Mahulu Devung Paran membeberkan bahwa Dinas Perhubungan baru menyerap anggaran sebesar 13 persen, sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tertahan di angka 15 persen.

Dia menegaskan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut yang diraih pemkab tidak boleh dijadikan alasan bagi jajaran birokrasi untuk menunda realisasi program pembangunan di lapangan. 

“Karena sekarang sudah bulan Juni, tentu kami dari DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk melihat sejauh mana realisasi anggaran yang sudah terlaksana. Dari presentasi yang disampaikan OPD, nanti akan kami tindak lanjuti melalui monitoring,” ujarnya.

Baca Juga: FAJI Mahulu Bidik Emas di Porprov Kaltim, Keberangkatan Atlet Masih Menunggu Anggaran

Dari hasil paparan yang diterima DPRD, tingkat serapan anggaran kedua OPD tersebut masih tergolong rendah. Dishub baru merealisasikan anggaran sekitar 13 persen, sementara BPKAD berada pada kisaran 15 persen. “Ya, termasuk rendah. Dari Dishub kurang lebih baru 13 persen dan dari BPKAD sekitar 15 persen,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran agar berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih pemerintah daerah tidak boleh membuat OPD lengah terhadap progres pelaksanaan program di lapangan.

“Walaupun kita memperoleh WTP berturut-turut, yang dilihat nanti bagaimana realisasinya di akhir tahun. Karena itu kami ingin seluruh OPD berprogres sesuai tahapan yang ada,” tegasnya. DPRD juga mengingatkan agar kegiatan yang telah siap dilaksanakan segera direalisasikan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.

“Apa yang bisa dikerjakan dengan cepat harus segera direalisasikan,” pungkasnya. Sementara itu, DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan terhadap OPD yang realisasi anggarannya masih rendah guna memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. (riz)