Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Mahulu dan Kemitraan Perkuat Kolaborasi Dukung Program EnABLE untuk Pengurangan Emisi

Jody Kristianto
Penulis: Jody Kristianto❯
Kristina Tening (tiga kanan) dan Ade Siti Barokah (tiga kiri) usai membuka Pertemuan Multi Stakeholder Sosialisasi Program EnABLE di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (7/7). (JODY KRISTIANTO/KP)
Kristina Tening (tiga kanan) dan Ade Siti Barokah (tiga kiri) usai membuka Pertemuan Multi Stakeholder Sosialisasi Program EnABLE di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (7/7). (JODY KRISTIANTO/KP)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program EnABLE sebagai bagian dari implementasi Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program/ERP) di Provinsi Kalimantan Timur.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Kemitraan dan berbagai pihak untuk mendorong penguatan kapasitas masyarakat, termasuk pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Hal itu disampaikan Asisten III Sekretariat Kabupaten Mahulu, Kristina Tening, usai mengikuti Pertemuan Multi Stakeholder Tingkat Kabupaten untuk Sosialisasi Program EnABLE dalam Mendukung Program Pengurangan Emisi (ERP) di Provinsi Kalimantan Timur, di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (7/7).

Kristina mengatakan Pemkab Mahulu siap berkolaborasi dengan Kemitraan dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk menyediakan informasi dan dukungan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

Advertisement

"Kami siap berkolaborasi. Apabila ada informasi yang dibutuhkan dari pemerintah, kami akan memberikan dukungan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, lokus Program EnABLE di Mahulu berada di Kecamatan Long Pahangai sehingga pelaksana program dipersilakan berkoordinasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, seluruh kampung di Mahulu memiliki potensi hutan yang besar sehingga peluang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga terbuka luas.

Namun, Kristina menegaskan setiap usulan pengakuan MHA harus melalui kajian mendalam, terutama terkait status lahan, agar tidak memunculkan konflik di kemudian hari.

"Yang paling kami inginkan adalah tidak ada konflik. Karena itu setiap usulan harus dikaji terlebih dahulu, terutama terkait status lahan," tegasnya.

Sementara itu, Project Team Leader EnABLE Kemitraan, Ade Siti Barokah, menjelaskan bahwa Program EnABLE merupakan program pendukung implementasi Program Pengurangan Emisi di Kalimantan Timur, bukan program yang berdiri sendiri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PNBP Imigrasi Indonesia Lampaui Target 2026 Lebih Awal, Visa Jadi Penopang Utama   

PNBP Imigrasi Indonesia Lampaui Target 2026 Lebih Awal, Visa Jadi Penopang Utama  

Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah melewati target tahunan.

Melampaui Angka Seremonial, Menagih Komitmen Nyata Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Melampaui Angka Seremonial, Menagih Komitmen Nyata Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Job fair di Kutai Barat menjadi langkah tepat pencari kerja lokal dan menagih komitmen perusahaan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.

Bukan Cuma Ucapan Cinta, Sudahkah Pasanganmu Menunjukkan 7 Tanda Komitmen Ini?

Bukan Cuma Ucapan Cinta, Sudahkah Pasanganmu Menunjukkan 7 Tanda Komitmen Ini?

Bukan sekadar unggahan romantis! Riset psikologi ungkap 7 tanda komitmen sejati pasangan dari perilaku harian, bukan sekadar kata cinta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer