KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Pemerintah tengah menggodok skema penguatan Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog) dengan menempatkannya langsung di bawah komando presiden.
Rencana strategis ini mencakup penggabungan sebagian fungsi Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke dalam struktur Bulog.
Targetnya, kebijakan yang memberikan kewenangan penuh mulai dari aspek regulasi, operasional, hingga kendali anggaran ini dapat disahkan tahun ini.
Ekonom pertanian dari Core Indonesia, Eliza Mardian, berpendapat bahwa integrasi Bapanas ke dalam Bulog mampu memangkas birokrasi dan mempercepat respons terhadap krisis pangan, baik akibat anomali iklim maupun ketidakpastian global.
Namun, Eliza memberikan catatan kritis agar penguatan ini tidak membangkitkan kembali model dominasi tanpa pengawasan seperti pada era Orde Baru atau Orba.
Eliza memperingatkan bahwa kendali langsung dari presiden berisiko mencederai profesionalisme manajemen dan membuka celah intervensi politik dalam keputusan bisnis.
Menurutnya, tanpa sistem check and balance yang ketat, dominasi tunggal dalam impor dan distribusi dapat memicu moral hazard serta ketidakefisienan alokasi sumber daya.
"Posisi di bawah kendali presiden seringkali menghambat inovasi dan memicu risiko stok berlebih (overstocking) yang bisa memicu kepanikan pasar," ungkap Eliza, Senin (26/1/2026).
Menyeimbangkan Kekuatan Pasar
Di sisi lain, penguatan ini dianggap perlu untuk menyeimbangkan pasar yang saat ini didominasi sektor swasta.
Data Core Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 90% pasokan pangan nasional dikendalikan swasta, sementara pemerintah hanya memegang kendali 10%. Ketimpangan ini membuat pemerintah sulit meredam gejolak harga.
Dengan kewenangan yang lebih besar, kata dia, pemerintah diharapkan mampu mempercepat distribusi pangan antarwilayah melalui intervensi kebijakan, menjaga daya beli masyarakat dengan merespons lonjakan harga lebih sigap, dan membuka peluang penerapan kebijakan satu harga beras secara nasional.
Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa ambisi besar ini akan membentur realitas fiskal. Di tengah melebarnya defisit anggaran dan target pendapatan pajak yang tidak mencapai sasaran, penguatan Bulog diprediksi akan memberikan tekanan berat pada keuangan negara.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
