Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kementrian Agama Ingatkan Penyuluh Agama: Ceramah Bisa Berujung Pidana, Ini Penyebabnya

D
Penulis: Dwi Puspitarini❯
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat.

Advertisement

KALTIMPOST.ID - Kementerian Agama mulai memperkuat literasi hukum bagi penyuluh agama di seluruh Indonesia setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Langkah ini dilakukan agar kegiatan dakwah, ceramah, dan penyuluhan agama tetap berjalan sesuai aturan hukum serta tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Pemerintah menilai pemahaman hukum kini menjadi kebutuhan penting bagi para mubalig, dai, dan penyuluh agama, terutama di era digital yang rawan penyebaran informasi tanpa verifikasi.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, mengatakan masih rendahnya literasi hukum dan pemahaman keagamaan di masyarakat dapat memicu kesalahpahaman antarumat beragama. Karena itu, penyuluh agama diminta memahami aturan terbaru agar materi dakwah tidak menimbulkan polemik hukum maupun gesekan sosial.

Hal tersebut disampaikan Arsad dalam Focus Group Discussion Penyusunan Bahan Pembinaan Paham Keagamaan Islam di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, pemerintah menekankan pentingnya penyampaian dakwah yang moderat, bijak, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyuluh Agama Diminta Memahami Pasal KUHP tentang Agama dan Kepercayaan

Pemerintah secara khusus menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama Pasal 300 hingga Pasal 305 yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Aturan tersebut dinilai penting dipahami oleh penyuluh agama agar ceramah dan materi dakwah tidak bertentangan dengan hukum.

Advertisement

Kemenag menilai dakwah yang disampaikan tanpa pemahaman hukum berpotensi menimbulkan tafsir sempit, provokasi, hingga konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, penyuluh agama diharapkan mampu menyampaikan pesan keagamaan secara lebih inklusif dan mengedepankan toleransi.

Dalam forum diskusi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya religious text literacy atau kemampuan memahami teks keagamaan secara mendalam. Pemahaman yang baik dinilai dapat membantu penyuluh agama menyampaikan pesan yang lebih menyejukkan dan tidak memicu perpecahan.

Arsad mencontohkan kasus pembakaran Padepokan Saung Taraju Jumantara pada April 2026 sebagai pelajaran penting terkait perlunya penguatan literasi hukum dan toleransi di masyarakat. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum dan agama dapat memicu tindakan yang merugikan banyak pihak.

“Setiap penyuluhan keagamaan harus selaras dengan ketentuan hukum terkini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di masyarakat,” kata Arsad Hidayat.

Kemenag Soroti Tantangan Dakwah di Era Media Sosial

Selain penguatan literasi hukum, Kementerian Agama juga menyoroti tantangan dakwah di era digital. Penyuluh agama didorong aktif mengedukasi masyarakat mengenai etika bermedia sosial, termasuk pentingnya melakukan tabayun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi.

Menurut Arsad, penyebaran informasi tanpa pengecekan kebenaran kini menjadi salah satu pemicu utama konflik dan polarisasi di masyarakat. Karena itu, penyuluh agama diharapkan dapat berperan sebagai penengah sekaligus sumber informasi yang menenangkan masyarakat.

Advertisement
Editor : Dwi Puspitarini
Sumber : tentangguru.com
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kabar Baik, Guru PPPK Kemenag Bisa Daftar CPNS 2027 Tanpa Takut Kehilangan Pekerjaan

Kabar Baik, Guru PPPK Kemenag Bisa Daftar CPNS 2027 Tanpa Takut Kehilangan Pekerjaan

Guru PPPK Kemenag bisa ikut CPNS 2027 tanpa kehilangan status jika gagal, plus ada percepatan sertifikasi dan BPJS gratis bagi guru non-ASN.

Nama PWK Terseret Pengadaan Influencer Kemenag, Praz Teguh Bongkar Jumlah Uang yang Diterima

Nama PWK Terseret Pengadaan Influencer Kemenag, Praz Teguh Bongkar Jumlah Uang yang Diterima

Praz Teguh mengklarifikasi kerja sama Podcast PWK dengan Kemenag yang ramai diperbincangkan. Ia menyebut nominal uang yang diterimanya.

Masjid Harus Bebas Politik Praktis, Kemenag PPU Dukung Program DMI

Masjid Harus Bebas Politik Praktis, Kemenag PPU Dukung Program DMI

Kemenag PPU dukung program DMI dan ingatkan pengurus masjid tetap independen serta bebas politik praktis demi menjaga persatuan umat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer