Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mau Bayar PKB Lebih Ringan? Cek Siapa Saja yang Bisa Ajukan Keringanan Ini

D
Penulis: Dwi Puspitarini❯
MENGANTRE: Puluhan kendaraan roda berjejer menuju SPBU, mereka mengantre sejak subuh demi mendapat BBM subsidi.
Ilustrasi. Cara mengajukan keringanan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pemilik mobil dan motor bisa memperoleh potongan PKB hingga 50 persen jika memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Advertisement

KALTIMPOST.ID - Keringanan pajak kendaraan bermotor menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagian pemilik mobil maupun sepeda motor di DKI Jakarta. Namun, tidak semua kendaraan otomatis memperoleh potongan PKB, karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 841 Tahun 2025. Melalui aturan tersebut, pemilik kendaraan dapat mengajukan pengurangan PKB berdasarkan kondisi kendaraan maupun penggunaannya.

Selain pengajuan secara langsung oleh wajib pajak, pemerintah juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor secara otomatis untuk kondisi tertentu. Karena itu, pemilik kendaraan perlu mengetahui kategori yang berhak agar tidak melewatkan kesempatan memperoleh pengurangan PKB.

Kendaraan yang Bisa Mengajukan Keringanan PKB

Ada tiga kelompok kendaraan yang dapat mengajukan pengurangan pajak kendaraan bermotor.

Advertisement

·         Kendaraan mengalami kerusakan berat, sehingga tidak dapat digunakan di jalan selama lebih dari enam bulan.

·         Kendaraan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, yang dipakai khusus untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan.

·         Kendaraan dengan nilai pasar di bawah NJKB, yaitu ketika harga pasarnya lebih rendah dibanding Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pemerintah.

Besaran Potongan Pajak yang Diberikan

Besarnya pengurangan PKB berbeda sesuai kondisi kendaraan.

Untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berat maupun kendaraan yang digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan nonkomersial, pemerintah memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari PKB yang terutang.

Sementara itu, bagi kendaraan yang nilai pasarnya berada di bawah NJKB, besaran pengurangan dihitung berdasarkan nilai pasar aktual kendaraan tersebut.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gen Z Datangi DPR Desak Gibran Mundur, Ungkit Polemik MK dan Dokumen Pendidikan

Gen Z Datangi DPR Desak Gibran Mundur, Ungkit Polemik MK dan Dokumen Pendidikan

Gen Z desak Wapres Gibran mundur akibat polemik Putusan MK 90/2023, isu ijazah, dan putusan MA. DPR Fraksi PKB minta langkah konstitusional.

Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran: Partai Politik Mulai Buka Suara

Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran: Partai Politik Mulai Buka Suara

Gerindra meminta penjelasan terbuka, PDIP menyinggung desakan mundur, sementara PKB menyiapkan sikap usai putusan MA soal suket Gibran.

Kembali Pimpin DPC PKB Paser Periode Ketiga, dr Fahmi Fadli Bidik Penambahan Kursi DPRD

Kembali Pimpin DPC PKB Paser Periode Ketiga, dr Fahmi Fadli Bidik Penambahan Kursi DPRD

dr Fahmi Fadli kembali dilantik pimpin DPC PKB Paser 2026–2031. Targetkan pertahankan 12 kursi & ekspansi ke akar rumput.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer