Kenapa Cuma 13 Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset? Ini Pertimbangan DPR
KALTIMPOST.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai diarahkan untuk memiliki batasan yang jelas. Komisi III DPR menetapkan 13 jenis tindak pidana yang akan masuk dalam RUU Perampasan Aset setelah mempertimbangkan hasil riset dan masukan dari para ahli hukum.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak dirancang untuk memberikan kewenangan perampasan secara luas tanpa batas. Komisi III DPR menilai perlu ada kriteria tertentu agar mekanisme tersebut hanya digunakan untuk perkara yang memiliki dampak serius terhadap negara dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penetapan 13 tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dilakukan setelah mempelajari penerapan mekanisme serupa di sejumlah negara. Pertimbangan para ahli juga menjadi bagian dari proses tersebut.
“Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026), yang dilansir dari Journalarta, Minggu (30/8).
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire 30 Agustus 2026: Cek Sebelum Kodenya Kedaluwarsa, Ada Skin & Diamond Gratis
RUU Perampasan Aset Dipilih Secara Selektif
Komisi III DPR tidak menetapkan ruang lingkup RUU Perampasan Aset tanpa pertimbangan. Salah satu hal yang dikaji adalah bagaimana negara lain menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.
Kajian tersebut dilakukan untuk melihat batas kewenangan yang diterapkan di negara lain sekaligus mencari pola yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dengan demikian, perampasan aset diharapkan tidak digunakan untuk perkara yang tergolong ringan.
Di Selandia Baru, misalnya, mekanisme tersebut hanya diterapkan terhadap kejahatan signifikan yang diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun serta memiliki nilai lebih dari NZ$30.000. Sementara itu, Singapura menerapkannya secara lebih terbatas untuk tindak pidana narkotika dan kejahatan serius tertentu.
Italia juga memberikan perhatian terhadap perkara korupsi, kejahatan yang berkaitan dengan mafia, serta tindak pidana terorganisasi yang tergolong serius. Adapun Amerika Serikat menerapkan mekanisme tersebut antara lain dalam perkara narkotika, penipuan, korupsi, dan kejahatan terorganisasi.
Australia dan Inggris juga menggunakan mekanisme perampasan aset untuk perkara kejahatan serius yang ditangani oleh pengadilan tingkat tinggi. Sementara Thailand membatasinya untuk sejumlah kejahatan serius, seperti narkotika, perdagangan orang, korupsi, terorisme, penyelundupan, dan pendanaan terorisme.
Pembatasan dalam RUU Perampasan Aset menjadi penting karena aturan tersebut nantinya dapat memberikan mekanisme bagi negara untuk melakukan perampasan aset tanpa harus selalu menunggu putusan pidana. Kewenangan tersebut diharapkan dapat membantu negara mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
