Guru Diusulkan Jadi Pengawas MBG dengan Insentif Rp2 Juta, Permohonannya Ditolak MK

KALTIMPOST.ID - Wacana guru pengawas MBG mendapat insentif Rp2 juta per bulan belum mendapatkan jalan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pada Senin (7/9/2026), MK menyatakan permohonan yang berkaitan dengan keterlibatan guru dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat diterima.

Putusan tersebut membuat gagasan mengenai guru pengawas MBG dengan kompensasi khusus tidak berlanjut melalui perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026. Para pemohon sebelumnya meminta agar keterlibatan guru dalam pengawasan MBG di sekolah mendapatkan dasar pengaturan yang lebih jelas, termasuk soal insentif.

Bagi guru pengawas MBG, usulan tersebut berangkat dari anggapan bahwa pengawasan distribusi makanan di sekolah dapat menambah tanggung jawab di luar tugas utama guru. Karena itu, pemohon mengusulkan adanya kompensasi sebesar Rp2 juta setiap bulan bagi guru yang menjalankan tugas pengawasan tersebut.

Persoalan utama dalam perkara guru pengawas MBG ternyata bukan semata-mata mengenai perlu atau tidaknya guru ikut mengawasi program tersebut. MK menilai permohonan yang diajukan belum menjelaskan secara spesifik persoalan konstitusionalitas norma yang diuji.

Baca Juga: Buku Islam ala Prabowo, Apa Saja Sih Isinya?

Dalam pertimbangannya, MK melihat uraian pemohon justru banyak membahas hal-hal seperti jenis kurikulum, beban akademik kognitif, kebutuhan gizi bagi otak, hingga persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa permohonan juga menyinggung persoalan keterlibatan guru dan biaya pengawasan MBG. Sumber kutipan: Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam sidang MK, Senin (7/9/2026).

"Dan tidak adanya keterlibatan guru dalam pengawasan MBG, serta penghitungan biaya pengawasan untuk guru dalam MBG," kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dilansir dari inews, Senin (7/9).

Dengan pertimbangan tersebut, persoalan guru pengawas MBG belum masuk ke tahap pembahasan mengenai apakah permintaan tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK lebih dahulu menilai permohonannya tidak memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk dapat diperiksa lebih lanjut.

Selain persoalan isi permohonan, MK juga menemukan masalah pada objek yang digunakan untuk menguji gagasan guru pengawas MBG. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang menjadi objek pengujian disebut telah mengalami perubahan.

Perubahan tersebut terjadi sebagai dampak dari putusan MK dalam perkara lain. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam perkara guru pengawas MBG, karena norma yang dipersoalkan pemohon sudah tidak berada dalam kondisi yang sama seperti ketika permohonan diajukan.