
KALTIMPOST.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerbitkan PMK 71/2026 yang membawa sejumlah perubahan dalam tata cara administrasi perpajakan. Aturan baru ini penting diperhatikan Wajib Pajak, terutama mereka yang sedang mengajukan keberatan atau permohonan terkait sanksi pajak.
PMK 71/2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Aturan tersebut ditetapkan pada 29 September 2026.
Perubahan dalam PMK 71/2026 tidak hanya menyangkut proses keberatan. Pemerintah juga memperjelas ketentuan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pembatalan surat ketetapan pajak (SKP), hingga format dokumen yang harus digunakan.
Baca Juga: Akhirnya! Penyebab Pikun Mulai Terungkap, Ilmuwan Temukan Cara Pulihkan Memori
Ada tujuh perubahan utama yang perlu diketahui Wajib Pajak.
Salah satu perubahan dalam PMK 71/2026 terdapat pada Pasal 14. Ketentuan ini menambahkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra ketika meneliti keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
Dalam proses tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meminta buku, catatan, data, informasi, maupun penjelasan dari Wajib Pajak. Permintaan dilakukan melalui surat resmi.
"Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: a. meminjam atau meminta buku, catatan, data, dan/atau informasi kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan peminjaman," tulis PMK 71/2026, dilansir dari CNBC, Selasa (6/10/2026).
Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan dalam batas waktu yang diberikan, DJP dapat mengirimkan surat permintaan kedua. Hal serupa berlaku apabila Wajib Pajak tidak memberikan keterangan yang diminta.
DJP juga dapat melakukan peninjauan langsung ke tempat Wajib Pajak, lokasi objek pajak, atau lokasi lain yang dianggap diperlukan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, serta menghimpun data, keterangan, dan bukti.
Baca Juga: Kisah Perjalanan Karier Judika: Dari Tukang Semir Sepatu hingga Panggung FIFA ASEAN Cup 2026
PMK 71/2026 juga memperjelas kondisi ketika Wajib Pajak tidak hadir memenuhi undangan dalam proses penelitian keberatan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




