Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran: Kinerja Merosot dan Mayoritas Publik Tertekan
KALTIM POST-Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis evaluasi independen bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta. Laporan tersebut mencatat sentimen negatif publik dengan skor kepuasan 4,7 dari skala 10, sementara kalangan ahli memberikan penilaian sangat rendah yakni 2,9 dari skala 10.
Dalam rincian evaluasi kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai 2,8 dari kelompok ahli dan 4,6 dari masyarakat umum. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nilai 2,2 dari para ahli serta 4,9 dari responden publik.
Baca Juga: Fraksi PKS Desak Karhutla Ditetapkan Jadi Bencana Nasional dan Dorong Penguatan Penanganan di PPU
"Pemerintahan dinilai gagal dalam memenuhi janji kampanye, terjebak dalam sentralisasi kekuasaan yang militeristik, dan mengabaikan tata kelola yang transparan," demikian petikan kesimpulan laporan tim peneliti CELIOS yang disusun antara lain bersama Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Feri Amsari.
Sektor tata kelola pemerintahan mendapat sorotan tajam menyusul terjadinya tujuh kali perombakan kabinet dalam dua tahun masa jabatan. Peneliti menilai bongkar pasang kabinet yang terlalu sering memicu ketidakpastian kebijakan, diperparah oleh pelemahan supremasi sipil serta sentralisasi wewenang yang dinilai 89 persen ahli merugikan perekonomian daerah.
Evaluasi program prioritas juga memperlihatkan penolakan masif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 87 persen responden ahli dan 76 persen masyarakat umum secara tegas menyetujui agar program MBG segera dihentikan karena dinilai membebani anggaran belanja negara dan tidak tepat sasaran.
Di bidang sosial dan ekonomi, survei merekam bahwa 53 persen rumah tangga merasa kondisi finansial mereka memburuk dalam satu tahun terakhir. Ketimpangan makin terasa dengan tingginya angka pengangguran usia muda yang menembus 51,5 persen, seiring minimnya penyerapan tenaga kerja dari proyek hilirisasi dan lonjakan beban utang serta pajak.
Dampak rentetan kebijakan ini berimbas langsung pada aspek psikologis masyarakat. Hasil riset menunjukkan 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara 67 persen responden lainnya menyatakan tertekan oleh perilaku serta gaya kepemimpinan Presiden.
Selain persoalan ekonomi dan politik, laporan CELIOS juga mencatat kelemahan pada sektor lingkungan hidup. Tim peneliti menilai langkah penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan sejauh ini masih gagal memberikan solusi mendasar serta hanya bersifat reaktif semata.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
