Hotman Paris Pertanyakan Putusan MK soal Ijazah Gibran, Ini yang Dipersoalkan
KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan konsistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus gugatan yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hotman menilai terdapat hal yang perlu dijelaskan dari putusan tersebut. Sebab, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan para pemohon, tetapi dalam pertimbangan hukumnya justru menyinggung substansi persoalan ijazah Gibran.
Persoalan itu disampaikan Hotman melalui akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, Rabu (11/11). Dia secara khusus meminta pandangan para akademisi hukum, terutama pakar hukum acara dan hukum tata usaha negara (TUN).
Baca Juga: Daftar 10 Klub Bola Terkaya MLS 2026: Lionel Messi Bikin Valuasi Inter Miami Tembus Rp22 Triliun
Menurut Hotman, putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan pertanyaan mengenai batas antara kewenangan pengadilan dan penilaian terhadap pokok perkara.
Dia mempertanyakan alasan MK memasukkan pembahasan mengenai substansi ijazah Gibran, padahal amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Hotman kemudian membandingkan amar putusan dengan bagian pertimbangan hukum. Dalam amar, MK tidak menyatakan status keabsahan ijazah Gibran. Sementara dalam pertimbangannya, terdapat uraian mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
Bagi Hotman, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengadilan dapat menilai bukti dan substansi perkara ketika menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.
Dia pun meminta kalangan ahli hukum menjelaskan apakah pola pertimbangan seperti itu dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara lain.
Perhatian Hotman juga tertuju pada kemungkinan putusan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum berbeda, termasuk perkara kasasi di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan ijazah Gibran.
Dia berharap para profesor dan praktisi hukum memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran dalam memahami hukum acara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
