KALTIMPOST.ID,JAKARTA-DPR RI resmi membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini diambil melalui hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI setelah mempertimbangkan situasi terkini.
"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," demikian bunyi keterangan resmi dari Setjen DPR RI.
Pembatalan ini terjadi tepat saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR RI. Gibran tampak hadir seorang diri di gedung MPR untuk menyerahkan surat tersebut secara langsung.
Sebelumnya, Gibran juga telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan dokumen itu dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 11 November 2026, sepulang Presiden dari kunjungan kerja di Aceh.
Agenda utama rapat paripurna yang dibatalkan tersebut sebelumnya direncanakan untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi diketahui telah menyerahkan usulan tersebut pada Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, sempat mengonfirmasi bahwa jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal yang diatur oleh undang-undang. "Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," tegas Saan saat menerima usulan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
Berdasarkan data resmi, Fraksi PKS menjadi pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, dan Demokrat 18 orang. Selain itu, terdapat 14 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 orang dari Golkar, 11 orang dari Gerindra, serta 1 orang dari PAN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
