Tidak Semua Koruptor Bisa Dirampas Asetnya, Begini Penjelasan Hotman Paris

KALTIMPOST.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada 19 November 2026. Tetapi berlakunya undang-undang tersebut tidak bakal secara otomatis membuat para koruptor jatuh miskin.
Hal tersebut disampaikan praktisi hukum Hotman Paris Hutapea melalui kanal YouTube Harian Surya. Penjelasan tersebut ia sampaikan untuk mengedukasi publik, khususnya yang masih awam tentang hukum.
“Jangan berpikir dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, semua koruptor akan dimiskinkan. Tidak seperti itu,” kata Hotman.
Baca Juga: PPATK Temukan Dugaan Manipulasi Pajak 3 Importir Mobil Mewah, Omzet Rp 13,08 Triliun Tak Dilaporkan
Menurut dia, UU Perampasan Aset itu sifatnya hukum acara, bukan memperberat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Aturan ini tidak mengubah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang sudah berlaku.
Jadi, ketika koruptor menjalani proses hukum dan patuh pada putusan pengadilan, maka tidak relevan lagi dengan UU Perampasan Aset. Misalnya yang bersangkutan telah membayar denda dan mengembalikan kerugian negara sesuai putusan pengadilan.
Sasaran UU Perampasan Aset untuk pelaku korupsi yang melarikan diri (kabur) atau meninggal dunia. “Yang seperti itu (kabur atau meninggal dunia) jarang, persentasenya kecil,” imbuhnya.
Sementara itu, DPR RI menuai sorotan karena mencoret ketentuan pemiskinan koruptor atau penindakan atas kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dari naskah UU Perampasan Aset. Terhadap persoalan ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan perbandingan global.
Baca Juga: Dua Irjen Polisi Dipecat, Siapa Bisa Mengadili Listyo Sigit? Begini Saran Mantan Wakapolri
Menurutnya, Panja Komisi III bersama pemerintah menerima banyak masukan dari ahli dan masyarakat bahwa konsep illicit enrichment (penindakan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar) berpotensi melanggar HAM.
Ia mencontohkan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan aturan tersebut karena alasan HAM. Sementara di Jerman aturan serupa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




