JAKARTA – Partai-partai politik masih terus melakukan penjajakan kerja sama antarmereka. Konsolidasi juga dilakukan tak hanya di Jakarta, tapi juga sampai ke luar negeri. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang intens berkomunikasi di sela acara APEC di Amerika Serikat. Hubungan keduanya kian akrab sejak dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggota Golkar, PAN, dan PPP.

Walaupun PPP sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), Golkar dan PAN tetap berada dalam koalisi. Sebab, keduanya belum memutuskan dukungan pencapresan. ’’Komunikasi kami sangat baik dan guyub,” terang Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos (26/5).

Selain memiliki hubungan yang kuat, kedua partai mempunyai tiket untuk mengusung capres sendiri. Jika suara keduanya digabung, mereka sudah melampaui syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Gabungan kursi Golkar dan PAN mencapai 22,43 persen.

Terkait kemungkinan dirinya akan maju bersama Zulhas sebagai pasangan capres-cawapres, Airlangga enggan menjelaskan. Yang pasti, kata Airlangga, dirinya dan Zulhas memiliki hubungan yang sangat baik.

Keduanya sering berkomunikasi, bertukar pikiran, dan berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Sebagai sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju, keduanya berusaha membantu Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas negara.

Zulhas mengatakan, dirinya merasa cocok bekerja sama dengan Airlangga. Hubungannya dengan Airlangga sudah cukup lama. Keduanya memiliki kecocokan. ’’Kami saling menguatkan dalam kerja, baik politik maupun pemerintahan,” terang politikus asal Lampung itu.

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya belum bisa memastikan soal pencapresan. Selama ini Golkar berkomunikasi dengan berbagai pihak.

Selain dengan Zulhas, Airlangga intens menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, dia masih enggan membocorkan siapa sosok capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar.

Dalam rapat kerja nasional pada 4 Juni, kata Dave, baru Golkar mengambil keputusan penting. Termasuk kemungkinan soal pencapresan.

’’Baru ada jawaban nanti,” bebernya.

Adapun Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan, pada Selasa (23/5) lalu DPP PAN menggelar rapat internal membahas Pilpres 2024. Menurut dia, rapat itu berlangsung seru.

Mereka berdebat terkait persiapan menghadapi pesta demokrasi. ’’Yang pasti, bagaimana PAN bisa menang pemilu,” ungkapnya.

Dari perdebatan itu, muncul sejumlah nama yang mempunyai potensi menjadi capres. Di antaranya, Zulhas, Airlangga, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Muncul pula usulan Airlangga-Zulhas sebagai pasangan capres-cawapres.

Meski demikian, lanjut Yandri, keputusan akhir ada pada Zulhas. Sebab, penentuan capres-cawapres menjadi kewenangan Zulhas sebagai ketua umum PAN. ’’Pak Zulhas telah diberi mandat untuk menentukan sosok capres-cawapres,’’ terang wakil ketua MPR RI itu.

Dari Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengakui bahwa Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bakal berkunjung ke Solo hari ini dan besok. Gibran menambahkan, Puan bakal bertemu dengan para kepala daerah se-Solo Raya yang berasal dari PDIP.

’’Acaranya santai. Di antaranya, wisata kuliner di beberapa tempat di Solo,” kata Gibran yang akan mendampingi Puan selama di Solo di Balai Kota Solo kemarin.

Senin (22/5) lalu Gibran dipanggil ke DPP PDIP di Menteng, Jakarta. Gibran mengaku mendapat banyak arahan dan masukan dari politisi senior.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga memastikan dirinya tidak melakukan kesalahan apa pun. Khususnya terkait pertemuan relawan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta. Keduanya membahas banyak hal. Salah satunya terkait Pemilu 2024.

Mahfud mengatakan, pembahasan politik bersama Gus Yahya bukan terkait politik elektoral atau politik praktis, melainkan politik inspiratif. Yaitu, politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil.

’’Bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil jujur. Itu namanya politik inspiratif,’’ terang Mahfud seusai pertemuan.

Pertemuan itu juga mendiskusikan masalah-masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan, dan membangun bangsa yang lebih maju. Mantan ketua MK tersebut menilai, pertemuan dirinya selaku perwakilan pemerintah dengan ketua umum PBNU sangat penting untuk menyamakan visi.

NU, kata dia, memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat. Sementara itu, pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasar masukan dari masyarakat, khususnya PBNU.

Gus Yahya menjelaskan bahwa kehadiran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam semakin menegaskan sinergi PBNU dengan pemerintah dalam upayanya membangun Indonesia yang lebih baik. Pertemuan itu juga mengikis keraguan masyarakat terkait status kader Mahfud di Nahdlatul Ulama.

’’Pertemuan ini untuk mengonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud (itu) MD, tapi beliau NU,’’ kelakar Gus Yahya. (lum/c7/ttg)